Bencana alam selalu menyisakan duka dan tantangan berat, terutama bagi para korban yang kehilangan tempat tinggal. Harapan akan hunian yang aman dan layak menjadi prioritas utama pascamusibah. Namun, di lapangan, proses pemulihan seringkali dihadapkan pada beragam kendala yang memperlambat upaya rekonstruksi dan pemulihan kehidupan masyarakat.
Di wilayah Sumatera, upaya vital pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana ternyata belum berjalan mulus. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, baru-baru ini secara transparan menyoroti satu hambatan fundamental yang memperlambat proses tersebut: lambatnya dan kurang akuratnya pendataan oleh pemerintah daerah (pemda).
Pernyataan Mendagri Tito Karnavian ini menggarisbawahi betapa vitalnya peran data dalam tahapan penanganan pascabencana. Keterlambatan dalam inventarisasi jumlah korban, tingkat kerusakan, serta kebutuhan riil masyarakat secara akurat, secara langsung berdampak pada perencanaan dan alokasi sumber daya. Tanpa informasi yang valid dan cepat, pembangunan hunian permanen menjadi terhambat, bahkan berpotensi salah sasaran. Akibatnya, ribuan keluarga korban bencana harus menanti lebih lama lagi untuk bisa kembali menempati rumah yang layak.
Situasi ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan koordinasi pemerintah daerah dalam mengelola data kebencanaan. Mendagri menekankan bahwa percepatan dan ketelitian pendataan bukanlah sekadar prosedur administratif, melainkan kunci utama untuk memastikan program pembangunan hunian tetap dapat berjalan efektif dan efisien, sekaligus mempercepat proses pemulihan kehidupan para penyintas bencana di seluruh wilayah Sumatera.
