Kemacetan lalu lintas di kawasan Lingkar Padalarang dan Pertigaan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat (KBB), semakin parah. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga dan aktivis lingkungan. Mereka menilai akar masalahnya bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga perilaku pengguna jalan dan perencanaan tata ruang yang dinilai belum berpihak pada kepentingan publik.
Beberapa titik krusial yang menjadi simpul kemacetan di antaranya Pertigaan Tagog, G.A. Manulang, Pasirhalang, serta ruas Jalan Cihaliwung, Gedong Lima, dan Panaris. Di Cimareme, kemacetan diperparah oleh aktivitas kendaraan berat dari kawasan industri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membangun flyover di Cimareme sebagai solusi jangka panjang, namun rencana ini menuai kritik.
Rencana Flyover dan Kritik dari Berbagai Pihak
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan rencana pembangunan jembatan layang (flyover) untuk mengatasi kemacetan di Cimareme. Ia menyebut Cimareme dan Padalarang sebagai simpul kemacetan utama.
Namun, rencana pembangunan flyover tersebut mendapat tanggapan beragam. LSM Trapawana Jawa Barat mengkritisi rencana ini. Mereka menilai pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada infrastruktur besar berisiko mengabaikan aspek sosial dan ekologis.
Kritik terhadap Pendekatan Pembangunan Infrastruktur
Ketua LSM Trapawana Jawa Barat, David Riksa Buana, menyampaikan pandangannya terkait rencana pembangunan flyover.
“Flyover itu solusi instan yang seringkali hanya menguntungkan pengembang. Padahal, yang dibutuhkan warga adalah pelebaran jalan eksisting dan penataan ruang yang adil,” tegas David Riksa Buana.
Selain itu, David juga menyoroti rencana jalan lingkar Kota Baru yang dinilai perlu pengalihan jalur. Jalur tersebut, menurutnya, sebaiknya dialihkan ke arah Cikuda-Rajamandala untuk menghindari kawasan lindung Karst Citatah.
Usulan Solusi dari Warga
Warga setempat turut memberikan masukan terkait solusi kemacetan. Mereka mengusulkan pemasangan lampu lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan, pelebaran jalan, serta penataan trotoar dan pasar tumpah. Warga juga menekankan pentingnya disiplin lalu lintas dan penyediaan jalur alternatif yang layak.
David Riksa Buana menambahkan bahwa pembangunan flyover saja tidak cukup. Ia menekankan pentingnya membangun kota yang ramah bagi semua.
“Kalau hanya mengandalkan flyover, kita akan kehilangan kesempatan membangun kota yang ramah bagi semua. Padahal, Lingkar Padalarang punya potensi besar untuk menjadi ruang publik dan ruang terbuka hijau,” tambah David.
Pentingnya Ruang Publik dan Tata Ruang yang Berkelanjutan
Selain masalah kemacetan, minimnya ruang publik di KBB juga menjadi sorotan. David Riksa Buana mengkritik minimnya ruang publik di KBB. Ia menyoroti potensi pemanfaatan aset seperti PN Kertas dan Stasiun Padalarang sebagai pusat ruang publik.
David berpendapat bahwa Alun-Alun KBB saat ini belum mencerminkan filosofi ruang publik yang ideal.
“Alun-alun itu bukan sekadar taman. Ia harus menjadi pusat interaksi sosial dan budaya. Sayangnya, yang sekarang terlalu sempit dan tidak kontekstual,” katanya.
David mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi pendekatan Community Based Development dalam setiap rencana pembangunan.
“Kita butuh kota yang ramah terhadap alam dan seluruh penghuninya, bukan hanya manusia, tapi juga ekosistem yang menopang kehidupan,” pungkasnya.
Wacana ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur harus selaras dengan kebutuhan warga dan keberlanjutan lingkungan. Tanpa itu, kemacetan hanyalah gejala dari krisis tata ruang yang lebih dalam. Pemerintah daerah diharapkan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan komunitas, aktivis, dan warga terdampak sebelum mengambil keputusan strategis. Karena kota yang baik bukan dibangun dari atas, melainkan dari bawah, dari suara mereka yang hidup di dalamnya.
