Polemik mengenai peran partai politik dalam pengelolaan program-program sosial kembali mencuat di tengah masyarakat. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada ranah vital pemenuhan gizi masyarakat, sebuah isu krusial yang menyangkut masa depan generasi bangsa. Seorang anggota parlemen dari Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, secara gamblang menyuarakan pandangannya, menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta menjauhkan program kesejahteraan rakyat dari potensi politisasi.
Dalam pernyataannya yang lugas, Irma Suryani Chaniago menggarisbawahi posisi tegasnya. Ia menyatakan sepakat bahwa partai politik seharusnya tidak terlibat secara langsung dalam manajemen atau pengelolaan program semacam Bantuan Makanan Bergizi (MBG). Baginya, keterlibatan langsung partai berpotensi besar mengaburkan tujuan mulia program tersebut dan bahkan dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang demi kepentingan politik semata.
Mengapa Partai Politik Sebaiknya Menjauh dari Pengelolaan Program Gizi?
Penegasan yang disampaikan oleh Irma Suryani Chaniago ini bukanlah tanpa dasar yang kuat. Ia mencontohkan bahwa Partai NasDem, partai yang menaungi dirinya, secara eksplisit tidak memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) internal. Pernyataan ini secara implisit menyoroti perbedaan fundamental antara fungsi dan kapasitas sebuah partai politik dengan badan pelaksana program pemerintah yang profesional.
Partai politik, pada dasarnya, memegang peran strategis dalam merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan legislatif, dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, ketika partai terjun langsung ke ranah operasional pengelolaan program, khususnya yang berkaitan dengan bantuan sosial atau pemenuhan kebutuhan dasar seperti gizi, beberapa risiko serius dapat mengintai:
- Potensi Politisasi Program: Program yang seharusnya bersifat netral dan didasarkan pada kebutuhan objektif masyarakat berisiko tinggi berubah menjadi alat kampanye atau pencitraan politik. Hal ini dapat mencederai integritas program dan menggeser fokus dari penerima manfaat yang sesungguhnya.
- Kurangnya Spesialisasi dan Profesionalisme: Pengelolaan program gizi membutuhkan keahlian khusus di bidang kesehatan, nutrisi, logistik, dan manajemen yang kompleks. Partai politik mungkin tidak memiliki infrastruktur atau sumber daya manusia yang terlatih secara spesifik dan profesional untuk tugas-tugas teknis semacam ini.
- Konflik Kepentingan: Keterlibatan partai dalam distribusi bantuan dapat menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan. Prioritas program bisa bergeser dari penerima manfaat yang paling membutuhkan menjadi konstituen atau pendukung partai, mengabaikan prinsip keadilan dan pemerataan.
- Efektivitas dan Efisiensi yang Rendah: Struktur organisasi partai mungkin tidak dirancang untuk efisiensi operasional dan akuntabilitas yang ketat, berbeda dengan lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah yang memang berfokus pada layanan sosial dengan standar profesional.
Fokus Partai: Pengawasan dan Kebijakan, Bukan Eksekusi Lapangan
Anggota DPR dari fraksi NasDem ini memandang bahwa, alih-alih mengelola program secara langsung, peran partai politik seharusnya diperkuat pada fungsi legislasi dan pengawasan. Partai memiliki mandat untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan program gizi secara transparan, efektif, dan tepat sasaran. Mereka juga memiliki kewajiban untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang mendukung ketahanan pangan serta gizi, dan selanjutnya mengawasi implementasinya oleh kementerian atau lembaga terkait.
Pernyataan dari Irma Suryani Chaniago ini memberikan penekanan penting tentang bagaimana seharusnya batasan antara ranah politik dan pelayanan publik ditegakkan. Dengan menempatkan pengelolaan program di tangan lembaga yang kompeten dan profesional, kita dapat memastikan bahwa bantuan gizi benar-benar sampai kepada yang berhak, bebas dari intervensi politik yang bias, dan pada akhirnya memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
