Kebijakan Pemerintah: Luka Mendalam bagi Rakyat Miskin, KWI Desak Perubahan Drastis

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Prihatin Atas Keresahan Sosial: Desak Pemerintah Berpihak pada Rakyat

Gelombang keresahan sosial yang melanda sejumlah daerah mendapat perhatian serius dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Mereka mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan kepentingan rakyat, khususnya kelompok miskin dan rentan yang paling terdampak kebijakan yang dinilai tidak adil.

Ketua KWI, Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin, dalam pernyataan resmi KWI, menyatakan keprihatinan mendalam atas aksi kekerasan dan anarkisme yang terjadi. Ia menekankan perlunya negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Kekecewaan publik terhadap ucapan, tindakan, dan keputusan yang dianggap tidak bijak dan tidak berpihak pada rakyat dinilai sebagai akar masalah.

Baca Juga :  Polemik Gelar Pahlawan Soeharto: Puan Minta Publik Tunggu Dewan Gelar

“Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, sudah saatnya semua pihak menahan diri, mawas diri, dan bertindak nyata demi menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Monsinyur Antonius.

KWI menyampaikan duka cita atas korban jiwa dan luka-luka dalam demonstrasi yang menuntut keadilan. Mereka mendesak pemerintah untuk berani melakukan koreksi, bahkan mencabut kebijakan yang menambah penderitaan rakyat dan memperlebar kesenjangan.

Baca Juga :  HEBOH! Wisatawan Nekat Terobos Rekayasa Lalin Anyer, Polda Banten Bertindak

Transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas dalam tata kelola negara juga menjadi sorotan KWI. Janji kemerdekaan, menurut mereka, harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang membela rakyat kecil, bukan hanya sebatas pidato.

Antonius juga meminta aparat keamanan bertindak sebagai pengayom, bukan pihak yang menambah penderitaan masyarakat. Pendekatan humanis harus diutamakan dalam menghadapi aksi massa. “Aparat keamanan pun harus benar-benar menjadi pengayom, bukan pihak yang menambah luka. Pendekatan humanis wajib menjadi prioritas dalam menghadapi aksi massa,” tegasnya.

Baca Juga :  Perjuangan Garuda Menuju Piala Dunia 2026: Indonesia Incar Ronde 4

KWI berkomitmen untuk tetap bersikap kritis terhadap lembaga negara. Fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif seharusnya melindungi dan menyejahterakan masyarakat, bukan sebaliknya. Apresiasi diberikan kepada individu dan organisasi yang memperjuangkan keadilan dengan cara damai dan santun.

Monsinyur Antonius mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandeng tangan mengatasi kecemasan rakyat, menolak provokasi, dan menjaga persatuan nasional.

“Marilah kita memancarkan energi positif demi Indonesia maju. Semoga Tuhan memberkati niat baik kita semua dan melindungi bangsa Indonesia,” tutupnya.

Dapatkan Berita Terupdate dari MerahMaron di: