Presiden Prabowo Subianto Tindak Tegas! Kerusuhan Picu Pencabutan Kebijakan DPR dan Sanksi Partai
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah tegas merespons kerusuhan dan penjarahan yang terjadi beberapa hari terakhir. Para pimpinan DPR sepakat mencabut sejumlah kebijakan yang memicu keresahan publik, termasuk penghentian tunjangan tambahan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah ini, menurut Presiden, merupakan tanggung jawab moral dan politik wakil rakyat untuk tetap peka terhadap suara masyarakat.
“Para pimpinan DPR sudah menyampaikan secara resmi, akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI. Termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tegas Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8).
Kepercayaan publik, lanjut Prabowo, adalah modal penting yang tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Para ketua umum partai politik juga mengambil tindakan tegas dengan mencabut keanggotaan kadernya di DPR yang melanggar garis kebijakan partai.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” ungkap Presiden Prabowo.
Pemerintah, tegas Prabowo, menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 dan perjanjian internasional. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Penyampaian aspirasi yang anarkis, merusak fasilitas umum, hingga menimbulkan korban jiwa dan penjarahan, merupakan pelanggaran hukum.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat, namun kebebasan itu harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ucap Prabowo. “Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” pungkasnya.
Amuk Massa Sasar Rumah Pejabat dan Menteri
Aksi demonstrasi yang berujung pada penjarahan menargetkan sejumlah rumah pejabat DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rumah mantan Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menjadi sasaran pertama setelah pernyataan kontroversialnya viral. Massa mengamuk, menjarah barang-barang berharga, dan merusak rumah serta mobil mewah milik Sahroni, termasuk mobil Lexus dan Ferrari 458.
Tidak hanya Sahroni, rumah Eko Patrio, Sekretaris Jenderal PAN, juga menjadi korban amuk massa setelah video jogetnya di Gedung DPR viral. Meski telah meminta maaf, rumahnya di Setiabudi, Jakarta Selatan, dijebol dan sejumlah barang berharga dijarah.
Rumah mewah Eko Patrio, yang diperkirakan senilai Rp 150 miliar, tak luput dari aksi penjarahan. Berbagai barang mewah seperti tas branded, pakaian, kulkas, dispenser, dan televisi raib digondol massa.
Uya Kuya, anggota DPR dari Fraksi PAN, juga menjadi sasaran setelah klarifikasi videonya di Gedung DPR tak mampu meredam amuk massa. Rumahnya di Pondok Bambu, Jakarta Timur, turut dijarah pada Sabtu malam (30/8).
Nafa Urbach, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, juga tak luput dari sasaran amuk massa. Keluhannya mengenai kemacetan lalu lintas yang menghambat aktivitasnya sebagai anggota dewan, justru memicu kemarahan massa. Meskipun Nafa telah meminta maaf, rumahnya tetap dijarah.
Aksi penjarahan bahkan menyasar rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro. Penjarahan yang berlangsung dalam dua gelombang, dengan gelombang kedua melibatkan ratusan bahkan mungkin seribuan orang, menurut kesaksian warga.
