Pernyataan mengejutkan datang dari Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang secara terbuka mengakui ketidakpahamannya terhadap berbagai aturan birokrasi. Pengakuan ini sontak menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan pemerhati tata kelola pemerintahan daerah dan publik luas, mempertanyakan kompetensi seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Irawan, yang menjabat sebagai Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menyuarakan keprihatinan mendalam. Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memahami seluk-beluk administrasi pemerintahan, dan dalih ketidakpahaman bukanlah alasan yang dapat diterima.
Irawan menekankan bahwa akses terhadap informasi dan konsultasi selalu tersedia bagi pejabat publik. “Bupati bisa bertanya kepada staf ahli, kepala dinas, atau bahkan tim hukum yang ada,” ujar Irawan, menyoroti pentingnya inisiatif seorang kepala daerah dalam mencari kejelasan terkait regulasi yang berlaku.
Menurut Irawan, pemahaman mendalam tentang birokrasi adalah fondasi krusial bagi setiap kepala daerah. Tanpa kompetensi ini, proses pengambilan kebijakan strategis, implementasi program pembangunan, hingga efektivitas pelayanan publik berpotensi terhambat dan tidak berjalan optimal. Kondisi ini pada akhirnya dapat merugikan masyarakat luas yang sangat bergantung pada kinerja dan keputusan pemerintah daerah.
