Polemik seputar kebebasan pers di lingkungan Istana Kepresidenan akhirnya menemukan titik terang. Kartu identitas (ID) liputan khusus Istana milik jurnalis CNN Indonesia TV, Diana Valencia, resmi dikembalikan setelah sempat memicu kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Dewan Pers. Langkah ini diambil setelah pertemuan antara pihak Istana Negara dan Dewan Pers.
Pengembalian ID Pers Istana ini menjadi sinyal positif atas komitmen Istana untuk menjaga etika jurnalistik. Ini adalah upaya nyata untuk meredam polemik yang sempat memanas.
Pengembalian ID Pers Istana dipimpin langsung oleh Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres), pada Senin (29/9/2025) di Istana, Jakarta. Momen ini dihadiri oleh Pemred CNN TV Titin Rosmasari dan perwakilan Dewan Pers.
Deputi Yusuf Permana menjelaskan bahwa pengembalian ID pers Istana kepada Diana Valencia adalah hasil tindak lanjut dari komunikasi yang konstruktif antara Istana, pihak media, dan Dewan Pers. Pertemuan ini sangat diprioritaskan, bahkan sampai harus menggeser jadwal penting kepresidenan.
Pihak Istana menegaskan bahwa mereka terbuka untuk berkomunikasi dua arah. Mereka merespons dengan cepat ketika Diana ingin bertemu. Pertemuan ini menjadi langkah tindak lanjut setelah adanya komunikasi dengan Dewan Pers.
Yusuf Permana mengungkapkan bahwa pertemuan dengan CNN sangat penting, bahkan lebih penting dari agenda bersama Presiden Prabowo Subianto.
Pihak Setpres memberikan klarifikasi tegas mengenai jenis kartu yang sempat ditarik. Yusuf menegaskan bahwa yang diambil hanyalah ID khusus yang berfungsi sebagai akses liputan di lingkungan Istana, bukan kartu identitas profesional Diana sebagai seorang jurnalis. Setpres tidak memiliki kewenangan untuk mengambil ID Pers. Akses liputan Diana Valencia di Istana secara resmi dipulihkan dengan kembalinya ID tersebut.
Yusuf Permana memberikan jaminan bahwa insiden pencabutan kartu pers Istana yang terjadi beberapa hari lalu tidak akan terulang kembali.
Semua drama ini bermula karena Diana Valencia mengajukan pertanyaan tajam kepada Presiden Prabowo Subianto soal kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu tersebut sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Sehari sebelum pengembalian kartu, Dewan Pers meminta Istana untuk segera memulihkan akses liputan jurnalis tersebut.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyampaikan sikap tegas melalui siaran pers tertulisnya pada Minggu (28/9/2025). Dewan Pers meminta pihak Istana untuk memulihkan akses liputan wartawan CNN Indonesia yang sempat dicabut.
“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” kata Komaruddin Hidayat.
Dewan Pers mengingatkan semua pihak, terutama lembaga negara, untuk menjunjung tinggi dan menghormati kemerdekaan pers, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers berperan sebagai pilar keempat dan kontrol sosial yang vital dalam konteks demokrasi.
Tindakan pencabutan ID pers Istana, meskipun sudah dikoreksi, menjadi pengingat penting tentang betapa rapuhnya iklim kebebasan pers. Kebebasan pers adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat, bukan hanya hak istimewa jurnalis, tetapi juga hak masyarakat untuk tahu.
Tanpa pers yang independen dan berani mengkritik, potensi penyalahgunaan kekuasaan akan meningkat. Jurnalisme yang berani bertanya tentang isu krusial adalah wujud nyata dari fungsi pengawasan ini.
Di tengah arus disinformasi yang masif, pers profesional bertanggung jawab menyediakan informasi yang akurat dan berimbang. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan politik atau sosial yang cerdas.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi kita semua.
Untuk menjamin kemerdekaan pers, diperlukan dialog terbuka antara media dan pemerintah, serta penegakan hukum yang serius terhadap intimidasi jurnalis. Tujuannya adalah agar pers dapat terus menjadi mitra kritis yang membantu negara, bukan malah dicurigai sebagai musuh.
Drama ID Pers Istana ini telah selesai. Dewan Pers dan Istana telah berdiskusi. Isu-isu seperti politik, teknologi, dan gaya hidup menjadi fokus perhatian publik.
