PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyebut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sebagai yang “paling hijau” dalam sejarah perusahaan. Klaim ini didasarkan pada proyeksi pembangunan kapasitas baru 69,5 GW dalam sepuluh tahun ke depan, di mana 76 persennya berasal dari energi terbarukan. Namun, rincian RUPTL ini memicu pertanyaan mengenai kecepatan transisi energi Indonesia menuju keberlanjutan.
Proyeksi ambisius PLN ini menimbulkan harapan besar untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada batu bara. Namun, sebagian besar proyek energi terbarukan baru akan berjalan signifikan di awal 2030-an. Pembangunan pembangkit baru dibagi dua tahap: 27,9 GW pada 2025-2029, dan 41,6 GW pada 2030-2034. Ini berarti mayoritas proyek energi baru terbarukan baru akan beroperasi setelah 2030.
Pola pembangunan yang terkonsentrasi di akhir dekade ini menuai kritik dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). CREA menilai RUPTL PLN masih memberikan ruang yang terlalu besar bagi energi fosil. Proyeksi menunjukkan peningkatan lebih dari 40 persen listrik dari batu bara dan gas hingga 2034 dibandingkan 2024, bahkan dengan penambahan 16,6 GW pembangkit fosil baru. “Ketergantungan pada fosil tetap berlanjut,” tulis laporan CREA.
Pemerintah telah meluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar (sekitar Rp 320 triliun) dengan target puncak emisi sektor listrik pada 2030 dan porsi energi terbarukan 44 persen di tahun yang sama. Namun, implementasi dana JETP terhambat oleh beberapa faktor. Porsi hibah yang kecil, pinjaman yang kurang menarik, dan negosiasi pensiun dini PLTU seperti Cirebon-1 belum rampung.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mempertanyakan kemampuan Indonesia untuk mencapai target tersebut. Ia menyatakan, “Kalau dana JETP saja belum jelas, bagaimana kita bisa yakin lonjakan energi bersih terjadi tepat waktu?” Fabby menekankan perlunya percepatan lelang proyek energi terbarukan dan pembenahan regulasi pasar listrik agar target 2030 bukan hanya sekadar angka di atas kertas.
PLN berargumen bahwa transisi energi tidak bisa instan dan gas berperan sebagai “jembatan” untuk menjaga keandalan pasokan. Meskipun PLN menegaskan 76 persen kapasitas baru berasal dari energi terbarukan, proyek fosil yang sudah berjalan tetap akan diselesaikan. Namun, para pengamat menilai pola penumpukan proyek di akhir dekade (back loaded) menyimpan risiko.
Risiko tersebut meliputi hambatan perizinan, masalah pendanaan, dan potensi masalah rantai pasokan jika banyak proyek dikerjakan secara bersamaan. Pusat Penelitian DPR juga mengingatkan bahwa semakin lama transisi ditunda, semakin besar beban yang harus ditanggung di akhir dekade. Transisi energi bukan hanya sekadar angka, tetapi juga terkait dengan kualitas udara, kesehatan publik, dan daya saing ekonomi.
Indonesia dinilai menunda lompatan besar menuju energi terbarukan hingga awal 2030-an, sementara banyak negara lain telah bergerak lebih cepat meninggalkan batu bara. Seorang peneliti CREA menyampaikan, “Semakin lama kita menunggu, semakin mahal biaya yang harus dibayar.” Meskipun PLN menyebut RUPTL ini sebagai yang “paling hijau,” pertanyaan utama tetap ada: apakah janji tersebut akan terwujud tepat waktu atau hanya akan menjadi angka di atas kertas?
