Skandal Keuangan yang Menyeret Para Tokoh Agama: Kasus Ustadz Das’ad Latif, Cholil Nafis, Abdul Somad, dan Adi Hidayat
Beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan dengan sejumlah kasus keuangan yang melibatkan para tokoh agama ternama di Indonesia. Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan seputar transparansi pengelolaan dana, terutama dana yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial kemasyarakatan. Siapa saja tokoh agama yang terlibat dan seperti apa kronologi kasusnya? Berikut uraian lengkapnya.
Ustadz Das’ad Latif menjadi sorotan setelah mengungkapkan pemblokiran rekeningnya oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dana di rekening tersebut, menurutnya, dibutuhkan untuk pembangunan masjid. Ia baru menyadari pemblokiran rekening ketika hendak mengambil uang untuk membeli material bangunan. PPATK memblokir rekening tersebut karena tiga bulan tidak ada transaksi. Setelah viral, rekening Ustadz Das’ad Latif akhirnya dibuka kembali.
“Setelah saya coba kemarin mau mentransfer, ternyata sudah terblokir. Nah, ini kebijakan yang tidak bijak,” ungkap KH Cholil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, yang juga mengalami hal serupa. Rekening yayasan miliknya dibekukan PPATK, berisi sekitar Rp 300 juta yang diperuntukkan bagi keperluan yayasan. Pemblokiran baru diketahui saat ia hendak melakukan transfer.
Ustadz Abdul Somad (UAS) menceritakan pengalamannya dipanggil oleh petugas pajak. Petugas pajak mengklaim penghasilan UAS dari YouTube mencapai Rp 150 juta per bulan dan meminta UAS untuk membayar pajak.
“Begini ustadz, kami sudah cek ternyata pendapatan YouTube satu bulan Rp 150 juta. Ustadz bayar pajak,” begitu ucapan petugas pajak kepada UAS, seperti disampaikan UAS dalam ceramahnya yang viral.
UAS menjelaskan bahwa seluruh penghasilan YouTube-nya dialokasikan untuk kegiatan sosial, seperti membeli beras, minyak, dan kompor untuk disedekahkan. Ia keberatan dengan angka Rp 150 juta per bulan yang menurutnya tidak akurat dan fluktuatif. UAS menilai data yang disampaikan petugas pajak keliru bahkan bisa dikategorikan fitnah.
“Ketika kita difitnah, dianiaya, jangan diam. Nanti fitnah merajalela. Kita harus jelaskan. Setelah kita jelaskan, orang tetap fitnah kita, kita nggak salah lagi,” tegas UAS menanggapi tudingan tersebut.
Berbeda dengan tiga tokoh agama sebelumnya, Ustadz Adi Hidayat (UAH) mengkritisi penerapan pajak restoran yang menurutnya bermasalah dan merugikan masyarakat. Dalam ceramahnya yang viral, UAH menyatakan bahwa praktik pajak restoran yang membebani konsumen, bukan pemilik restoran, adalah tindakan yang tidak sesuai aturan dan menjerumuskan pengusaha ke dalam lembah dosa.
UAH berpendapat bahwa kewajiban membayar pajak seharusnya berada di pundak pemilik restoran, bukan dibebankan kepada konsumen. Menurutnya, praktik tersebut merupakan pelanggaran aturan dan tidak adil. UAH menganggap penerapan pajak seperti itu sebagai praktik yang tidak benar dan melanggar aturan.
Keempat kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, terutama bagi lembaga dan tokoh publik. Kasus-kasus ini juga menjadi sorotan publik dan menimbulkan perdebatan mengenai kebijakan dan penegakan hukum di Indonesia.
