Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap pengusaha beras, Billy Haryanto, alias Billy Beras. Pemeriksaan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Pemeriksaan terhadap Billy dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin, 29 September 2025. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemanggilan Billy bertujuan untuk mendalami aliran dana dan keterlibatan pihak swasta dalam proyek strategis tersebut. Kasus ini telah menarik perhatian publik karena melibatkan sejumlah pihak dan nilai yang signifikan.
Billy Haryanto, yang dikenal sebagai pengusaha beras asal Sragen, Jawa Tengah, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Jakarta. Selain itu, ia juga dikabarkan memiliki hubungan keluarga dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Hal ini tentu saja menambah sorotan publik terhadap kasus yang sedang ditangani oleh KPK.
Nama Billy mencuat dalam persidangan kasus suap DJKA yang melibatkan Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto. Dalam dakwaan, Billy diduga menerima aliran dana sebesar Rp3,2 miliar terkait proyek jalur KA Solo Balapan-Kalioso (JGSS 4). Selain itu, Billy juga disebut menerima dana untuk proyek lain.
Selain proyek di Solo, Billy juga diduga menerima dana sebesar Rp2,2 miliar untuk proyek di Balai Teknik Jawa Timur, serta Rp1,6 miliar untuk pekerjaan jalur KA Bogor-Sukabumi. Jika ditotal, dugaan penerimaan dana yang diterima Billy mencapai Rp7 miliar. Angka ini menunjukkan skala yang cukup besar dalam dugaan kasus korupsi ini.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah. Sejak saat itu, KPK telah menetapkan 15 tersangka, termasuk pejabat Kemenhub dan pihak swasta.
KPK juga mempertimbangkan pengembangan kasus terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Nama Budi Karya Sumadi muncul dalam persidangan karena disebut menitipkan sejumlah kontraktor, termasuk Billy Haryanto, untuk proyek DJKA.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, mantan pejabat Kemenhub, Harno Trimadi, mengungkapkan bahwa Billy adalah salah satu nama yang disebut dalam arahan langsung dari Menhub terkait pelaksanaan proyek.
KPK menegaskan bahwa mereka akan mendalami seluruh fakta persidangan dan hasil pemeriksaan saksi untuk memastikan keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan. Hal ini termasuk kemungkinan pemanggilan ulang terhadap pejabat tinggi.
Budi Prasetyo menyampaikan keterangan resmi terkait pemeriksaan Billy.
“Pemeriksaan terhadap BH dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalur kereta api di wilayah Jawa Timur,” ujar Budi Prasetyo.
KPK menekankan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini tidak akan terpengaruh oleh status sosial atau hubungan keluarga dari pihak yang diperiksa.
Hingga saat ini, Billy belum memberikan pernyataan resmi kepada media terkait pemeriksaan yang sedang berlangsung. KPK juga belum mengungkap secara rinci materi pemeriksaan yang dilakukan.
Kasus yang melibatkan DJKA ini menjadi salah satu fokus utama KPK dalam sektor infrastruktur transportasi. Hal ini mengingat besarnya anggaran yang terlibat dan dampak publik yang luas dari proyek-proyek tersebut.
KPK mengajak masyarakat untuk terus mengawasi jalannya proses hukum. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan indikasi korupsi di sektor transportasi dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
