Kebebasan berpendapat dan berserikat merupakan pilar utama dalam sebuah negara demokrasi. Hak-hak sipil tersebut menjadi fondasi bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, mengkritisi kebijakan, dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan. Oleh karena itu, setiap wacana atau kebijakan yang berpotensi membatasi ruang gerak hak-hak fundamental ini, terutama bagi mereka yang berjuang di garda terdepan perlindungan hak asasi manusia, patut menjadi perhatian serius.
Di tengah dinamika pembahasan mengenai pengawasan aktivitas warga, sebuah usulan pembentukan tim asesor untuk para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) kini menuai sorotan tajam. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marinus Gea, secara terang-terangan menyampaikan kritik kerasnya. Menurut Marinus, rencana tersebut menyimpan ancaman besar terhadap kebebasan sipil dan berpotensi membelenggu hak-hak dasar yang dijamin konstitusi bagi seluruh warga negara.
Marinus Gea, yang juga merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, menegaskan bahwa wacana pembentukan tim asesor bagi aktivis HAM tidak hanya tidak relevan, tetapi juga mengkhawatirkan. Ia melihat langkah ini sebagai upaya sistematis untuk mengatur dan mengontrol gerak-gerik aktivis, yang pada akhirnya dapat mengikis independensi mereka. Padahal, peran aktivis HAM seringkali menuntut keberanian untuk berdiri di luar koridor kekuasaan guna mengadvokasi kelompok rentan dan memperjuangkan keadilan.
Lebih lanjut, politikus ini menyampaikan kekhawatirannya bahwa keberadaan tim asesor semacam itu dapat berujung pada pembatasan ruang partisipasi publik. Dalam konteks demokrasi yang sehat, masyarakat harus memiliki kebebasan penuh untuk berorganisasi, menyampaikan kritik, dan melakukan pengawasan tanpa rasa takut akan intervensi atau pengkategorian oleh negara. Mekanisme perizinan terselubung melalui asesor hanya akan menciptakan iklim yang represif bagi gerakan sipil.
Pandangan Marinus Gea ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan sipil yang telah diperjuangkan sekian lama. Dia menekankan pentingnya menjaga independensi dan ruang gerak aktivis HAM sebagai salah satu kontrol sosial vital dalam sistem demokrasi, memastikan bahwa kekuasaan tidak bertindak semena-mena dan hak-hak warga tetap terlindungi.
