Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto, mengutarakan pandangannya mengenai berbagai isu ekonomi terkini. Dalam wawancara bersama tim Jaringan Promedia pada Selasa (7/10/2025), Firnando menyoroti reklamasi tambang oleh BUMN, inefisiensi BUMN, hingga serbuan impor murah yang mengancam industri nasional.
Politisi dari Partai Golkar ini menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap BUMN pertambangan. Ia juga mengemukakan pandangannya terkait arah baru investasi melalui Danantara. Firnando mengingatkan bahwa tanpa penguatan industrialisasi nasional dan pengawasan yang efektif, Indonesia berisiko menjadi pasar besar tanpa kedaulatan ekonomi.
Reklamasi Tambang BUMN: Lebih dari Sekadar Laporan Administratif
Firnando menegaskan bahwa reklamasi tambang oleh BUMN tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif belaka. Ia menekankan perlunya tindakan nyata dan berkelanjutan. Komisi VI, menurutnya, telah menjadwalkan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan reklamasi berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Keberhasilan reklamasi, lanjutnya, menjadi ukuran kredibilitas BUMN tambang dalam mengelola sumber daya negara. Ia berharap kepercayaan publik terhadap korporasi negara akan meningkat jika reklamasi dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Transparansi Pelaporan Reklamasi yang Perlu Ditingkatkan
Firnando juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pelaporan reklamasi tambang. Ia menyebutkan bahwa banyak BUMN masih mengandalkan laporan di atas kertas. Ia menekankan pentingnya verifikasi langsung dan melibatkan masyarakat dalam proses reklamasi. Reklamasi, menurutnya, bukan hanya formalitas, tetapi bukti nyata bahwa BUMN mampu menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Inefisiensi BUMN dan Proyek Gagal
Selain reklamasi tambang, Firnando juga menyoroti inefisiensi di tubuh BUMN, dengan mencontohkan kasus Krakatau Steel. Ia menyebutkan proyek blast furnace senilai Rp30 triliun yang gagal desain, tidak berfungsi, dan menimbulkan utang besar.
Untuk mengatasi hal ini, Firnando mendorong agar setiap BUMN memiliki studi kelayakan dan audit proyek yang transparan. Ia menekankan pentingnya BUMN untuk “kurus tapi kuat,” bukan gemuk tapi lamban. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi proyek yang dibiarkan berjalan tanpa akuntabilitas.
Danantara: Harapan dan Tantangan Investasi BUMN
Terkait pembentukan Danantara, badan investasi BUMN yang baru, Firnando memberikan dukungan dengan catatan. Ia berharap lembaga ini dapat memperkuat investasi negara, namun tidak menjadi birokrasi baru atau “kantong politik.”
Ia menekankan bahwa Danantara harus profesional dan transparan. DPR akan mengawasi arah investasi agar sejalan dengan kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Serbuan Impor Murah dan Ancaman Terhadap Industri Nasional
Firnando juga menyoroti dampak serius serbuan impor murah dari Tiongkok dan Thailand terhadap industri nasional. Ia menyebutkan bahwa industri baja, semen, dan tekstil sangat terdampak. Harga produk impor, menurutnya, seringkali jauh di bawah biaya produksi dalam negeri.
Untuk mengatasi hal ini, ia meminta aturan yang lebih tegas. Impor hanya boleh masuk jika produksi lokal sudah terserap. Ia mempertanyakan mengapa Indonesia membiarkan industri dalam negerinya melemah, padahal negara-negara maju melindungi industri mereka.
Proteksi Pintar dan Kedaulatan Ekonomi
Firnando menjelaskan bahwa ia tidak anti-pasar bebas, tetapi percaya pada proteksi pintar. Ia menegaskan perlunya negara melindungi sektor-sektor strategis. Ia berpendapat bahwa tanpa industri dasar yang kuat, kedaulatan ekonomi akan hilang.
Ia mengingatkan bahwa semua negara maju memiliki industri baja, semen, dan manufaktur yang kuat. Tanpa itu, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi negara lain.
Efektivitas Satgas Pemberantasan Impor Ilegal
Terkait efektivitas Satgas lintas lembaga untuk memberantas impor ilegal, Firnando menilai bahwa upaya yang dilakukan masih belum cukup. Ia mengakui adanya tantangan dalam pengawasan di negara kepulauan seperti Indonesia.
Ia mendorong agar Satgas terus bekerja di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dan Presiden, mengingat isu ini menyangkut kedaulatan ekonomi.
Arah Ekonomi Pemerintahan Prabowo
Firnando menyatakan optimismenya terhadap arah ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo ke depan. Ia percaya bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk memperkuat industri dan kemandirian ekonomi.
Warisan untuk Periode DPR Ini
Sebagai penutup, Firnando berharap dapat dikenang sebagai legislator yang bermanfaat, yang berjuang agar BUMN kembali ke jati dirinya sebagai agen pembangunan bangsa.
Ia menegaskan bahwa BUMN bukan hanya korporasi pencetak laba, tetapi pilar kedaulatan ekonomi. Ia percaya bahwa jika BUMN, industri, dan rakyat dapat berjalan seimbang, di situlah Indonesia benar-benar berdaulat.
