Polemik seputar keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan publik, memicu berbagai perdebatan dan spekulasi di tengah masyarakat. Di tengah riuhnya diskursus yang kerap diwarnai informasi simpang siur, sebuah langkah signifikan kini datang dari komunitas hukum nasional. Fenomena ini menarik perhatian luas, bukan hanya karena subjeknya yang merupakan kepala negara, tetapi juga karena skala respons yang muncul.
Sebuah kelompok yang menamakan diri “Petisi Ahli” secara tegas menyatakan kesiapan mereka untuk membentuk tim hukum raksasa. Tak tanggung-tanggung, mereka mengklaim akan mengerahkan hingga 1.000 pengacara profesional guna memberikan dukungan penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dukungan ini bertujuan untuk membantu Polri dalam menghadapi gugatan terkait keabsahan ijazah Presiden Jokowi. Inisiatif luar biasa ini digagas sebagai respons serius terhadap klaim-klaim yang dinilai keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat luas.
Dukungan masif dari Petisi Ahli ini, yang melibatkan ribuan praktisi hukum, memiliki alasan kuat. Para inisiator kelompok tersebut menilai bahwa gugatan yang dilayangkan terkait ijazah orang nomor satu di Indonesia itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa gugatan tersebut cenderung menciptakan kebingungan dan distorsi informasi di publik. Dalam pandangan Petisi Ahli, narasi yang dibangun oleh pihak penggugat (yang dalam sumber asli disebut sebagai “gugatan CLS”) berpotensi merusak tatanan informasi yang akurat serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara.
Dengan mengerahkan seribu advokat, Petisi Ahli secara gamblang menunjukkan komitmen mereka untuk membela kebenaran faktual dan mendukung Polri dalam menjalankan tugasnya menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Mereka melihat gugatan tersebut sebagai upaya yang dapat mengganggu stabilitas dan kredibilitas kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, intervensi hukum dari pihak independen yang profesional dan memiliki kredibilitas tinggi, dirasa sangat diperlukan untuk mengcounter narasi yang menyesatkan.
Langkah ini juga dipandang sebagai upaya kolektif untuk meluruskan persepsi di masyarakat. Para pengacara yang tergabung dalam inisiatif Petisi Ahli bertekad untuk menggunakan kapasitas dan keahlian mereka dalam bidang hukum guna menangkis tuduhan-tuduhan yang mereka anggap tidak berdasar. Mereka berharap, melalui dukungan hukum yang solid ini, polemik ijazah Presiden Jokowi dapat diselesaikan secara tuntas berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, tanpa adanya interpretasi yang bias atau disinformasi yang merugikan kepentingan umum.
