**Rakyat Menuntut: 25 Poin Tuntutan Menyala di Akhir Agustus!**
Demo berujung kerusuhan mewarnai akhir Agustus. Fasilitas publik rusak, sementara gerakan menuntut keadilan merebak. Banyak pihak menyuarakan aspirasi demi kesejahteraan yang lebih baik. Influencer ternama pun ikut bersuara, salah satunya Jerome Polin yang menyebut Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Jerome, CEO Mantappu Corp, mengunggah 25 tuntutan rakyat di Instagramnya. Tuntutan tersebut terdiri dari 17 poin jangka pendek (deadline 5 September 2025) dan 8 poin jangka panjang (deadline 31 Agustus 2026), merangkum berbagai desakan yang beredar di media sosial. Berikut rinciannya:
**17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline: 5 September 2025)**
**Tugas Presiden:** TNI harus ditarik dari pengamanan sipil, dan tak boleh ada kriminalisasi demonstran. Tim investigasi independen harus dibentuk untuk menyelidiki kasus kekerasan selama demonstrasi 28-30 Agustus secara transparan.
**Tugas DPR:** Kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dibekukan dan fasilitas baru dibatalkan, termasuk pensiun. Anggaran DPR harus transparan, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas. Anggota DPR bermasalah harus diperiksa, termasuk melalui KPK.
**Tugas Ketua Umum Partai Politik:** Kader DPR yang tidak etis harus dipecat atau diberi sanksi tegas. Partai politik harus berkomitmen berpihak pada rakyat dan berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
**Tugas Kepolisian:** Semua demonstran yang ditahan harus dibebaskan. Kekerasan polisi harus dihentikan, dan anggota/komandan yang melanggar HAM harus ditangkap dan diproses secara transparan.
**Tugas TNI:** TNI harus kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. Disiplin internal harus ditegakkan agar TNI tak mengambil alih fungsi Polri. TNI harus berkomitmen tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
**Tugas Kementerian Sektor Ekonomi:** Upah layak harus dipastikan bagi seluruh angkatan kerja (guru, buruh, nakes, mitra ojol). Langkah darurat harus diambil untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak. Dialog dengan serikat buruh perlu dilakukan untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
**8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline: 31 Agustus 2026)**
1. Reformasi besar-besaran DPR.
2. Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif.
3. Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Pengesahan dan penegasan UU Perampasan Aset Koruptor.
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar profesional dan humanis.
6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
7. Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Peninjauan ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
**Suara Aktivis Diaspora:**
Salsa Erwina, aktivis diaspora Indonesia, menyampaikan rasa terima kasih atas perjuangan bersama dan berharap tuntutan rakyat segera ditindaklanjuti. Dalam video reels-nya, ia menyatakan, “Teman-teman aku mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari kalian dan kekhawatiran kalian. Aku bangga bisa ikut menyuarakan keresahan-keresahan yang ada dan aku diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan suara itu.”
Ia menambahkan dalam caption unggahan Instagramnya, “Terima kasih atas perjuangan kita sampai dengan detik ini, perlahan-lahan kita melihat titik terang. Mereka tidak ada berani lagi semena-mena pada rakyat, dan tunjangan yang tidak masuk akal sepantasnya dihapus. Mari kita bersama-sama menyuarakan lebih banyak lagi untuk 17 tuntutan supaya segera mereka tindak lanjuti.”
