Di tengah hiruk pikuk pembahasan kebijakan dan program kerja pemerintah, sebuah pernyataan mengejutkan terlontar dari gedung wakil rakyat di Senayan. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melontarkan keprihatinan mendalam mengenai eksistensi sebuah lembaga negara yang vital, namun dinilai kurang memiliki gaung di mata publik. Perbandingan yang dilayangkan tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memicu perdebatan mengenai efektivitas kinerja institusi tersebut.
Edison Sitorus, anggota DPR, secara blak-blakan menyoroti keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia mengungkapkan rasa herannya, bahwa dalam persepsi dan kesadaran masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila justru jauh lebih dikenal dan memiliki citra yang lebih kuat dibandingkan BPIP, lembaga yang secara resmi bertugas membina dan mensosialisasikan ideologi Pancasila. Pernyataan ini bukan sekadar observasi biasa, melainkan sebuah kritik tajam terkait efektivitas BPIP dalam menjangkau dan memengaruhi masyarakat luas.
Menurut Sitorus, fenomena ini menimbulkan pertanyaan fundamental. Mengapa sebuah entitas negara yang mengemban misi suci penguatan Pancasila, seolah tenggelam dalam keramaian kehidupan berbangsa? Di sisi lain, sebuah organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila, dengan karakteristiknya yang khas, justru lebih mudah dikenali dan mungkin lebih efektif dalam menyentuh kesadaran kolektif masyarakat terkait nilai-nilai kebangsaan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.
Menanggapi lontaran tersebut, Ahmad Basarah, anggota DPR lainnya, memberikan pandangannya. Basarah menilai apa yang disampaikan Edison Sitorus sebagai bentuk satire yang cerdas. Ia menganggap pernyataan tersebut merupakan kritik halus yang ingin menyentil BPIP agar lebih proaktif, inovatif, dan adaptif dalam melaksanakan tugas utamanya. Satire ini bertujuan untuk memicu refleksi internal di BPIP, mendorong lembaga tersebut untuk mencari strategi baru agar pesan-pesan Pancasila dapat tersampaikan lebih masif dan mengakar kuat di hati sanubari seluruh elemen bangsa, tidak hanya kalah bersaing dengan popularitas organisasi masyarakat.
Polemik ini secara tidak langsung membuka diskusi penting tentang peran dan fungsi lembaga negara dalam mensosialisasikan ideologi Pancasila di era modern. Ini juga menyoroti tantangan besar BPIP dalam membangun citra, meningkatkan relevansi, dan menjangkau masyarakat agar tidak hanya menjadi nama yang tertera di dokumen, tetapi menjadi entitas yang benar-benar hidup, berpengaruh, dan relevan dalam keseharian rakyat Indonesia.
