Olahraga padel tengah naik daun di berbagai kota besar, tak terkecuali Jakarta. Popularitasnya yang kian meroket memicu pembangunan lapangan-lapangan baru, bahkan hingga ke area permukiman warga. Fenomena ini, meski disambut antusias oleh sebagian, ternyata juga menimbulkan kekhawatiran, khususnya terkait dampak pada kenyamanan dan lingkungan sekitar.
Sorotan tajam datang dari DPRD DKI Jakarta. Pembangunan lapangan padel di tengah permukiman menjadi isu serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Anggota dewan mendesak adanya regulasi komprehensif agar fasilitas olahraga ini tidak justru mengorbankan kualitas hidup warga yang tinggal di sekitarnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyoroti maraknya pembangunan lapangan padel di kawasan permukiman warga. Ia secara tegas meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengeluarkan pengaturan yang ketat terkait pendirian fasilitas olahraga tersebut. Kenneth menekankan bahwa keberadaan lapangan padel tidak boleh mengganggu kenyamanan warga dan merusak kualitas lingkungan di sekitarnya.
Menurut Kenneth, tanpa regulasi yang jelas, pembangunan lapangan padel berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Beberapa di antaranya adalah peningkatan kebisingan akibat aktivitas permainan dan keramaian pengunjung, lalu lintas yang semakin padat, masalah parkir, hingga potensi pencemaran cahaya dari lampu penerangan lapangan pada malam hari. Aspek-aspek ini secara langsung berkaitan dengan kualitas hidup dan ketenangan warga di area residensial.
Lebih lanjut, Kenneth mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengizinkan pembangunan lapangan padel di area padat penduduk. Perencanaan yang matang harus mencakup penentuan zonasi yang tepat, analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang komprehensif, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. “Pembangunan fasilitas publik harus selaras dengan prinsip keberlanjutan dan tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar warga atas lingkungan yang nyaman dan sehat,” ujarnya.
Penetapan jam operasional yang jelas, persyaratan kedap suara untuk mengurangi polusi suara, serta penyediaan area parkir yang memadai juga menjadi poin penting yang harus diatur dalam regulasi. Kenneth berharap, dengan adanya aturan yang ketat, masyarakat dapat menikmati fasilitas olahraga tanpa perlu khawatir akan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan kepentingan warga.
