Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto memiliki masa jabatan yang terbilang sangat panjang, yakni selama 32 tahun. Namun, apa sebenarnya rahasia di balik stabilitas politik dan ekonomi yang memungkinkan rezim Orde Baru bertahan begitu lama? Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengungkap sebuah pelajaran historis yang sangat krusial.
Purbaya menjelaskan bahwa kunci utama terletak pada kemampuan pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dihadiri oleh para pemimpin daerah.
Kunci Kekuasaan: Inflasi dan Harga Beras
Purbaya secara khusus menyoroti peran penting stabilitas harga, terutama harga beras, dalam menjaga kekuasaan. Ia menekankan bahwa keberhasilan Soeharto dalam mengendalikan harga beras menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan pemerintahannya.
“Harga beras stabil, yang lain akan ikut harga beras. Jadi, inflasi ini amat penting sekali juga untuk meningkatkan popularitas pimpinan daerah,” ujar Purbaya.
Perut sebagai “Alat Politik Utama”
Menkeu Purbaya bahkan menyebut perut sebagai “alat politik utama di Indonesia.” Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya isu ekonomi, khususnya harga kebutuhan pokok, dalam mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemerintah.
Purbaya memberikan peringatan tegas kepada para kepala daerah:
“Kalau di daerahnya harganya nggak terkendali, pasti nanti kalau ada Pemilu nggak kepilih lagi. Kalau Bapak, Ibu bisa ngendaliin harga di daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi tanpa embel-embel yang lain.”
Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
Purbaya menjelaskan bahwa pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) saat ini bertujuan untuk memastikan inflasi tetap rendah. Hal ini memiliki dampak langsung pada kebijakan Bank Indonesia (BI).
Menurutnya, inflasi yang terkendali akan mendorong bank sentral untuk menurunkan suku bunga acuan.
“Kalau inflasi terus 2,5 persen, BI harus dipaksa turunkan bunga acuan ke 3,5 persen dan bunga pinjaman turun ke 7 persen. Kalau itu terjadi, maka ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi atau paling nggak bisa bersaing dengan negara lain,” jelas mantan Ketua Dewan Komisioner LPS tersebut.
Menjaga Stabilitas Berkelanjutan
Purbaya mengakhiri penjelasannya dengan menekankan bahwa tugas pemerintah pusat dan daerah saat ini tidak hanya menjaga inflasi tetap rendah, tetapi juga memastikan stabilitas harga dan pasokan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas sosial-politik di Indonesia.
