JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Rendahnya realisasi anggaran ini menjadi perhatian serius pemerintah.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025), Purbaya menekankan pentingnya transparansi laporan penggunaan anggaran MBG kepada masyarakat. Ia mengungkapkan adanya perbedaan informasi terkait penyerapan anggaran program tersebut.
“Ada yang dikomplain tadi, MBG, penyerapannya rendah. Saya tanya teman-teman keuangan katanya bagus, ternyata jelek,” ungkap Purbaya. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang perlu segera ditangani.
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Purbaya berencana menggelar jumpa pers rutin bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Hal ini bertujuan untuk memberikan laporan perkembangan penyerapan anggaran secara berkala kepada publik.
“Sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan Kepala BGN. Kalau penyerapannya jelek, dia yang jelaskan ke publik, saya di sebelahnya,” tegas Menkeu. Langkah ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang jelas dan akurat kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran MBG.
Selain MBG, Purbaya juga memastikan percepatan penyerapan anggaran program-program lain yang mengalami kendala. Pemerintah siap melakukan intervensi untuk mengatasi permasalahan ini.
Pemerintah akan mengirimkan tim untuk membantu kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan kebijakan dan pengajuan anggaran. “Kalau mereka tidak bisa menyusun program kerja atau pengajuan anggaran, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kami monitor secara reguler,” jelas Purbaya.
Program MBG yang dimulai sejak 6 Januari 2025, awalnya dianggarkan sebesar Rp71 triliun. Anggaran tersebut kemudian ditambah menjadi Rp121 triliun. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025 melalui 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, realisasi hingga semester I 2025 masih jauh dari target. Data menunjukkan baru Rp5 triliun yang terserap, dengan 5,58 juta penerima manfaat. Pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan program MBG berjalan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan.
