Industri rokok elektronik atau vape di Indonesia diprediksi akan mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penurunan daya beli masyarakat, regulasi yang semakin ketat, dan maraknya rokok ilegal. Kondisi ini terlihat jelas pada paruh pertama tahun 2025.
Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Budiyanto, menyatakan bahwa perlambatan penjualan vape disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya peredaran rokok ilegal. “Perlambatan tersebut kami lihat karena menurunnya daya beli masyarakat serta fenomena rokok ilegal yang semakin marak,” ujar Budiyanto pada Kamis (21/8).
Meskipun pemerintah tidak menaikkan cukai rokok elektrik pada tahun 2025, kebijakan Harga Jual Eceran (HJE) minimum yang lebih tinggi tetap menjadi beban bagi konsumen legal. Hal ini disampaikan langsung oleh Budiyanto. “Kami mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai pada tahun 2025, tetapi dengan HJE minimum yang lebih tinggi tetap akan berdampak ke konsumen legal,” tambahnya.
Kebijakan fiskal yang menekan juga berdampak besar pada industri vape, yang mayoritas dijalankan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). APVI menekankan bahwa kebijakan yang terlalu ketat dapat menghambat daya saing dan peluang ekspor produk vape Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh kenaikan cukai sebelumnya.
Wakil Ketua Umum Perkumpulan Produsen Eliquid Indonesia (PPEI), Agung Subroto, juga sebelumnya telah menyampaikan penurunan kinerja industri vape di Indonesia. Kenaikan cukai dalam tiga tahun terakhir, dua kali berturut-turut sebesar 19,5 persen per tahun, telah menyebabkan banyak produsen gulung tikar.
Agung mengungkapkan dampak signifikan kenaikan cukai terhadap industri ini. “Sehingga dengan adanya kenaikan tarif cukai 3 tahun terakhir, 2 kali kenaikan beruntun multi years 19,5 persen per tahunnya ini membuat anggota kami yang tadinya ada 300 produsen lebih hanya menyisakan 170. Artinya ada hampir separuh dari anggota kami yang tidak sanggup membeli pita cukai untuk kemudian memproduksi liquid,” jelasnya.
Perlambatan pertumbuhan industri vape ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Selain dampak ekonomi bagi UMKM, perlu dipertimbangkan juga dampak sosial dan kesehatan terkait peredaran rokok ilegal yang semakin marak. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara regulasi yang ketat dengan perlindungan terhadap industri dalam negeri dan kesehatan masyarakat.
Diperlukan kajian lebih mendalam mengenai dampak kebijakan HJE minimum terhadap daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha UMKM di sektor vape. Mungkin perlu dipertimbangkan insentif atau skema bantuan khusus untuk membantu UMKM yang terdampak agar tetap mampu bersaing dan memenuhi kewajiban perpajakan.
Selain itu, perlu strategi yang komprehensif untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Hal ini penting untuk menciptakan pasar yang adil dan mencegah kerugian negara akibat penerimaan cukai yang tidak optimal. Pendekatan yang terintegrasi antara pemerintah, penegak hukum, dan asosiasi industri vape diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan berkelanjutan.
Di tengah tantangan ini, industri vape di Indonesia perlu berinovasi dan beradaptasi untuk tetap bertahan. Pengembangan produk yang berkualitas, strategi pemasaran yang efektif, dan diversifikasi pasar dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan regulasi yang dinamis. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri dalam membangun ekosistem yang sehat dan berkelanjutan untuk industri vape di Indonesia.
