Presiden Prabowo Subianto mengakui kurangnya komunikasi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia menyatakan hal ini dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Pengakuan ini muncul dari kesadaran Prabowo sendiri beberapa minggu terakhir. Ia menyadari bahwa tanggung jawab komunikasi yang efektif berada di pundaknya sebagai kepala negara.
Prabowo menjelaskan filosofinya yang berlandaskan pada bukti nyata (“evidence-based performance”). Ia cenderung enggan berkomentar tanpa data dan fakta yang kuat untuk mendukungnya. Hal ini, menurutnya, menjadi penyebab kurangnya komunikasi pemerintah.
Kurangnya Komunikasi: Sebuah Strategi atau Keterbatasan?
Meskipun mengakui kekurangan dalam komunikasi, pernyataan Prabowo juga menyiratkan pendekatan yang berhati-hati. Ia lebih memilih untuk fokus pada kerja nyata daripada sekadar pernyataan publik yang belum didukung data yang valid.
Ini dapat diartikan sebagai strategi untuk menghindari janji-janji kosong dan memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pendekatan ini juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan kurangnya transparansi di mata publik.
Kritik pun kerap muncul terkait hal ini. Prabowo sendiri mengakui seringkali menjadi sasaran ejekan, namun ia menegaskan ketidaksukaannya pada komunikasi yang hanya berupa omong kosong tanpa bukti.
Menimbang Dampak Pendekatan “Evidence-Based Performance”
Pendekatan “evidence-based performance” yang dianut Prabowo memiliki sisi positif dan negatif. Di satu sisi, hal ini memastikan kebijakan dan program pemerintah didasarkan pada data yang akurat. Di sisi lain, pendekatan ini berisiko mengurangi kecepatan penyampaian informasi.
Keterlambatan dalam memberikan informasi kepada publik, meskipun didasarkan pada prinsip kehati-hatian, dapat menyebabkan spekulasi dan interpretasi yang keliru. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam konteks kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menemukan keseimbangan antara prinsip kehati-hatian dan kebutuhan untuk berkomunikasi secara efektif dan tepat waktu. Kecepatan dan akurasi informasi menjadi dua hal yang sama pentingnya.
Proses Kerja Pemerintah Pasca Pilpres 2024
Prabowo menjelaskan periode lima bulan pertama pasca terpilihnya sebagai Presiden, dimana fokus utamanya adalah bekerja keras membangun tim dan menjalankan program kerja. Proses ini, menurutnya, dilakukan tanpa sorotan media yang intensif.
Ia berpendapat bahwa keterlibatan media yang terlalu dini dapat menghambat proses kerja. Media seringkali menginginkan hasil instan, padahal pembangunan dan implementasi kebijakan membutuhkan proses yang matang dan terencana.
Analogi yang digunakan Prabowo, yakni pembangunan memerlukan perencanaan yang matang seperti halnya menjalankan suatu proyek besar, menunjukkan betapa pentingnya perencanaan dan pengumpulan data yang akurat sebelum implementasi program.
Tahapan Kerja Pemerintah Menurut Prabowo
Prabowo menekankan bahwa ketiga tahapan ini merupakan siklus yang integral dan tidak dapat diabaikan. Keberhasilan suatu program pemerintah sangat bergantung pada terlaksananya setiap tahapan dengan baik.
Ke depannya, pemerintah perlu meningkatkan strategi komunikasi publik agar informasi penting dapat disampaikan secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama. Sehingga, masyarakat dapat memahami proses pengambilan kebijakan dan implementasi program pemerintah dengan lebih baik.
