Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2025, kembali menerapkan kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) yang berdampak signifikan pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Kebijakan ini memberlakukan tarif impor hingga 32% untuk berbagai produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
Produk-produk yang terkena dampak tarif ini sangat beragam, mulai dari elektronik dan makanan hingga pakaian, kendaraan, dan minuman keras. Namun, beberapa sektor strategis seperti farmasi, semikonduktor, dan mineral penting dikecualikan. Sistem tarif yang digunakan adalah bea ad valorem, yaitu tarif berdasarkan persentase nilai barang. Meskipun tarif dasar awalnya 10%, Indonesia terkena tarif yang jauh lebih tinggi, mencapai 32%.
Kebijakan tarif ini memicu kekhawatiran di Indonesia, khususnya bagi industri maritim. Ketua Umum Iperindo (Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia), Anita Puji Utami, mengungkapkan keprihatinannya. Ia menyatakan bahwa industri galangan kapal di Indonesia, yang sangat bergantung pada bahan baku impor, akan sangat terdampak.
Dampak Tarif Timbal Balik terhadap Industri Galangan Kapal Indonesia
“Industri galangan kapal kita masih perlu dukungan kebijakan impor yang ramah. Kalau bahan bakunya sulit masuk, tentu produksinya akan terganggu,” ujar Anita dalam keterangannya, Senin (7/4/2025). Pernyataan ini menyoroti ketergantungan industri galangan kapal Indonesia terhadap impor bahan baku dan betapa kebijakan tarif ini dapat menghambat pertumbuhannya.
Selain itu, Iperindo juga memprediksi potensi membanjirnya barang-barang dari negara lain ke pasar Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tertutupnya pasar AS akibat tarif tinggi tersebut. Indonesia, dengan populasi besar dan daya beli yang menarik, diperkirakan akan menjadi target pasar baru bagi negara-negara lain.
Strategi Pemerintah Indonesia Menanggapi Kebijakan Tarif AS
Menanggapi ancaman tersebut, Iperindo mendesak pemerintah untuk segera memperkuat perlindungan pasar domestik. Hal ini penting untuk mencegah tergerusnya industri dalam negeri akibat serbuan produk impor. Perlindungan pasar domestik bisa berupa peningkatan pengawasan dan penegakan aturan perdagangan.
Sebagai langkah strategis lainnya, Iperindo juga merekomendasikan agar kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tetap dipertahankan. Mereka berpendapat bahwa TKDN, yang bertujuan meningkatkan penggunaan komponen lokal, tidak terkait langsung dengan ekspor ke AS dan tetap relevan untuk menjaga kemandirian industri nasional.
Lebih jauh, Anita juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan balasan terhadap AS dengan menaikkan tarif bea masuk produk impor dari AS. “Kalau perlu, naikkan tarif impor dari AS juga, supaya ada efek jera. Jangan hanya sibuk bahas Non-Tariff Barrier atau Non-Tariff Measure,” pungkasnya. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan efek timbal balik dan menekan AS untuk meninjau kembali kebijakan tarifnya.
Analisis Lebih Lanjut dan Rekomendasi
Kebijakan tarif timbal balik AS ini bukan hanya berdampak pada sektor maritim, tetapi juga pada sektor-sektor lain di Indonesia yang mengekspor produk ke AS. Pemerintah perlu melakukan analisis yang komprehensif untuk menilai dampak penuh dari kebijakan ini dan merumuskan strategi yang tepat untuk meminimalisir kerugian dan memanfaatkan peluang yang ada.
Selain strategi yang diajukan Iperindo, pemerintah juga perlu mempertimbangkan diversifikasi pasar ekspor. Ketergantungan pada pasar AS perlu dikurangi dengan mencari pasar alternatif di negara-negara lain. Hal ini akan meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap kebijakan proteksionis negara lain.
Penting juga bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional melalui inovasi, peningkatan kualitas, dan efisiensi produksi. Dengan meningkatkan daya saing, produk Indonesia akan tetap kompetitif meskipun menghadapi tarif impor yang tinggi.
Kesimpulannya, kebijakan tarif timbal balik AS ini merupakan tantangan serius bagi Indonesia. Namun, dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan bahkan menemukan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi.
