Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyatakan keprihatinan atas kebijakan tarif balasan 32% yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari tindakan Trump terhadap negara-negara yang dianggap memiliki surplus perdagangan dengan AS.
Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, menekankan pentingnya peningkatan daya saing industri nasional. Ia mendukung upaya pemerintah dalam hal kebijakan industri dan pemberian insentif guna menarik investasi.
“HKI berharap komitmen insentif dan kebijakan industri yang sudah digulirkan pemerintah dapat dipertahankan dan dikembangkan. Hal ini krusial untuk pertumbuhan iklim investasi,” ujar Sanny dalam keterangan tertulis pada Senin, 7 Mei 2025.
Pihaknya siap menyediakan lahan dan infrastruktur pendukung bagi investor di sektor manufaktur, baik yang baru maupun yang relokasi. Penempatan industri di kawasan industri diharapkan meningkatkan efisiensi, produktivitas, kepastian hukum, dan keberlanjutan (sustainability).
Kebijakan tarif impor baru Trump berdampak pada 100 mitra dagang AS. Beberapa negara lain yang terkena dampak signifikan antara lain China (34%), Vietnam (46%), Kamboja (49%), Taiwan (32%), India (26%), dan Korea Selatan (25%).
Alasan Indonesia Kena Tarif Balasan
Gedung Putih menjabarkan dua alasan utama Indonesia dikenai tarif 32%. Pertama, tarif balasan ini dikaitkan dengan tarif 30% yang dikenakan Indonesia terhadap produk etanol AS. Trump menganggap tarif ini lebih tinggi dibandingkan tarif 2,5% yang diterapkan AS terhadap produk serupa dari Indonesia.
Kedua, Trump menyoroti kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Indonesia. Kebijakan ini meliputi perizinan impor dan aturan yang mewajibkan perusahaan sumber daya alam menyimpan pendapatan ekspor dalam bentuk dolar AS di rekening dalam negeri.
Detail Kebijakan TKDN dan Dampaknya
Lebih detail, Trump menyatakan, “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini, akan mewajibkan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$ 250.000 atau lebih.”
Kebijakan TKDN, meskipun bertujuan untuk mendorong industri dalam negeri, seringkali dianggap sebagai hambatan bagi investor asing. Kompleksitas regulasi dan persyaratan lokal dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Hal ini perlu dipertimbangkan dan dievaluasi secara berkala agar tidak kontraproduktif terhadap tujuan utama peningkatan ekonomi nasional.
Analisis dan Implikasi
Tarif balasan 32% dari AS berpotensi memberikan dampak negatif terhadap ekspor Indonesia ke AS. Beberapa sektor yang mungkin terdampak signifikan adalah industri manufaktur yang bergantung pada ekspor ke AS. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meminimalkan dampak negatif ini, seperti diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan daya saing produk.
Selain itu, perlu dipertimbangkan revisi kebijakan TKDN agar lebih ramah investasi tanpa mengorbankan kepentingan industri dalam negeri. Penyeimbangan antara perlindungan industri domestik dan keterbukaan pasar internasional menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif.
Ke depan, Indonesia perlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk menjalin hubungan perdagangan yang lebih baik dengan AS. Negosiasi dan dialog yang konstruktif sangat penting untuk menyelesaikan perbedaan dan menemukan solusi yang saling menguntungkan.
Perlu pula dikaji lebih lanjut strategi jangka panjang dalam menghadapi proteksionisme perdagangan global yang semakin meningkat. Penguatan inovasi, teknologi, dan sumber daya manusia menjadi hal krusial untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu.
Secara keseluruhan, situasi ini menuntut respon cepat dan terukur dari pemerintah Indonesia. Komunikasi yang efektif dan transparan kepada pelaku industri serta upaya diplomasi yang intensif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan mempertahankan daya saing ekonomi nasional.
