Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menekankan pentingnya subsidi pemerintah untuk menunjang operasional kapal selama puncak arus balik Lebaran 2025. Subsidi ini, menurutnya, harus adil dan merata agar pelayanan transportasi laut tetap optimal bagi masyarakat.
Setelah mengunjungi Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Bambang mengapresiasi kelancaran arus mudik dan balik tahun ini. Koordinasi antar pemangku kepentingan dinilai berjalan maksimal, ditandai dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap transportasi laut. “Transportasi laut mulai jadi pilihan utama masyarakat. Ke depan, perlu ada antisipasi lebih awal agar tak ada kekosongan armada,” ujarnya.
Bambang menyarankan agar subsidi difokuskan pada periode kritis, yakni H-1 hingga H+3 Lebaran. Dengan subsidi, kapal tetap beroperasi meskipun dalam kondisi penumpang yang sedikit. “Kalau kapal tetap jalan dan ada subsidi, itu bisa mempercepat arus balik. Jangan sampai karena tak ada subsidi, kapal berhenti operasi,” jelasnya.
Skema Subsidi yang Adil dan Transparan
Namun, BHS mengingatkan agar skema subsidi tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Pendekatan yang terlalu teknokratis, misalnya hanya berdasarkan jumlah penumpang, dinilai dapat merugikan masyarakat. “Subsidi tak bisa parsial. Jangan sampai satu kapal separuh penumpangnya dapat subsidi, separuh lainnya tidak. Ini bisa jadi sumber ketidakpuasan publik,” tegasnya.
Ia menyarankan agar pemerintah menerapkan sistem subsidi yang transparan dan akuntabel, dengan kriteria yang jelas dan terukur. Mungkin perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain seperti rute perjalanan, jenis kapal, dan kapasitas angkut, bukan hanya jumlah penumpang. Hal ini untuk memastikan pemerataan subsidi dan menghindari potensi manipulasi.
Sistem pengawasan yang ketat juga penting untuk memastikan dana subsidi digunakan sesuai peruntukan. Laporan penggunaan dana secara berkala perlu dipublikasikan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Efektivitas Strategi Pemerintah dalam Mengatur Arus Mudik
Meskipun data menunjukkan penurunan arus mudik sekitar 15% tahun ini, BHS mengatakan hal ini bukan karena melemahnya daya beli masyarakat, melainkan karena efektivitas strategi pemerintah. “Dengan THR dicairkan lebih awal dan kebijakan Work From Anywhere, penyebaran arus mudik jadi lebih merata,” katanya.
Kebijakan tersebut, menurutnya, berhasil menekan lonjakan penumpang, mengurangi kemacetan, dan menjaga kapasitas layanan angkutan tetap optimal. Ia pun mendorong agar strategi serupa diterapkan lebih awal setiap tahunnya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa mudik dan balik.
Bambang juga memuji kesiapsiagaan operator dan regulator transportasi laut yang siaga 24 jam selama periode tersebut. “Ini prestasi luar biasa dari Kementerian Perhubungan dan seluruh jajarannya. Pelayanan harus tetap prima hingga arus balik selesai,” pungkasnya.
Rekomendasi untuk Masa Depan
Untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi transportasi laut di masa depan, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan:
- Peningkatan kapasitas armada kapal, terutama di rute-rute yang ramai penumpang.
- Pengembangan teknologi untuk pengelolaan dan pemantauan armada kapal secara real-time.
- Investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor transportasi laut.
- Kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, operator kapal, dan stakeholders lainnya untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi.
Kesimpulannya, subsidi yang tepat sasaran dan terencana, dikombinasikan dengan strategi pemerintah yang efektif, dapat memastikan kelancaran arus mudik dan balik serta memberikan pelayanan transportasi laut yang optimal bagi masyarakat.
