Komisi VIII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial. Namun, mereka menekankan pentingnya menghindari pelabelan negatif yang dapat mempengaruhi psikologis anak didik.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyatakan kekhawatirannya akan stigma “sekolah anak miskin” yang melekat pada Sekolah Rakyat. Hal ini dikhawatirkan akan menciptakan diskriminasi dan menurunkan rasa percaya diri anak-anak yang bersekolah di sana.
Oleh karena itu, diharapkan adanya terobosan kreatif dalam penamaan dan pengembangan program Sekolah Rakyat agar dapat memberikan nilai positif dan menjadi kebanggaan bagi siswa. Sekolah ini harus menjadi simbol kesempatan, bukan stigma kemiskinan.
Pentingnya Aspek Holistik dalam Pengembangan Sekolah Rakyat
Dengan anggaran mendekati Rp100 miliar untuk Sekolah Rakyat model boarding school, perencanaan yang matang sangat krusial. Semua aspek harus dipertimbangkan secara menyeluruh, mulai dari kurikulum, tenaga pengajar, hingga sistem seleksi siswa.
Kurikulum yang komprehensif dan relevan menjadi kunci keberhasilan. Kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sangat penting untuk memastikan kurikulum yang berkualitas dan sesuai standar.
Pemilihan tenaga pengajar juga tak kalah penting. Dibutuhkan guru-guru yang berkompeten, berdedikasi, dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang suportif bagi anak-anak dari berbagai latar belakang. Proses seleksi dan pelatihan guru perlu dirancang dengan cermat.
Tantangan Seleksi Siswa dan Data Kemiskinan
Penentuan siswa yang berhak menerima pendidikan di Sekolah Rakyat juga menjadi tantangan tersendiri. Kriteria “anak miskin” dan “anak miskin ekstrem” seringkali menimbulkan kesulitan dalam proses seleksi. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Elektronik (DTSEN) seringkali belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi.
Koordinasi antar lembaga pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, sangat penting untuk memastikan data yang digunakan akurat dan tepat sasaran. Proses verifikasi dan validasi data perlu ditingkatkan untuk menghindari kesalahan dalam penentuan penerima manfaat.
Ketepatan data sangat penting agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Kolaborasi yang baik antara DTKS, data dari Bappenas, dan pemerintah daerah akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Dukungan Anggaran dan Payung Hukum
Anggaran sebesar Rp100 miliar merupakan investasi yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi dan payung hukum yang kuat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Hal ini penting untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien.
Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana akan menjamin keberlanjutan program Sekolah Rakyat dan meminimalisir potensi penyelewengan.
Dengan perencanaan yang matang, dukungan yang kuat dari pemerintah, dan koordinasi yang efektif antar lembaga, Sekolah Rakyat berpotensi besar untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dan membantu memutus mata rantai kemiskinan.
