Sarasehan Aktivis: Membelenggu Ataukah Membina?

Jpeg
Opening Statement oleh Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), beserta panelis diskusi. (Dok. MeMar)

Memar-STIMIK. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengadakan kegiatan diskusi demi memperingati hari pendidikan nasional. Diskusi dengan tema, “Sistem Akademik Membina atau Membelenggu” (4/5) itu bertempat di STMIK dan dihadiri oleh hampir seluruh organisasi intra maupun ekstra kampus yang ada di Kota Gorontalo.

Ketua Umum HMI Cabang Gorontalo, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Pembebasan Indonesia (GMPI), Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Provinsi Gorontalo, Presiden BEM UNG, STMIK, STIA Bina Taruna dan Politeknik Gorontalo menjadi panelis dalam kegiatan itu

Seluruh mahasiswa yang hadir dalam diskusi tersebut mengaku kecewa, dengan tak ada satupun pemateri yang hadir dalam diskusi.

Sularso Ding selaku Ketua Panitia merasa malu dengan ketidakhadiran Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruadi, MP,  Dr. Ayuba Pantu, M.Pd,  Muh. Sudirman Akilie, M.Si dan Bachtiar Senung, M.Kom. Masing-masing menjabat sebagai Wakil Rektor I, Bidang Akademik di UNG, IAIN, UNISAN dan STMIK.

Walau tak ada satupun pemateri yang hadir, diskusi tetap dilaksanakan dan dimulai pada pukul 15.30 Wita dari masing-masing panelis memberikan pernyataan mengenai sistem akademik menurut pemahaman mereka

Argumentasi Sistem Membelenggu vs Membina

Dimulai dengan argumen awal dari masing-masing panelis yang hadir.

Moderator secara khusus memberikan kesempatan awal kepada Koordinator BEM Se-Provinsi Gorontalo. Darinya dia berpendapat sistem akademik kampus itu membelenggu. Hal ini dikaitkannya dengan sejumlah pasal pada Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, terutama pada pasal 8 terkait Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.

Lalu dengan apiknya Ketua LMND menceritakan sejarah sistem akademik perguruan tinggi berdasarkan catatan yang telah disiapkannya. Bahwa sistem pendidikan dimulai dari 1945 yaitu pada peletakan dasar pendidikan nasional. Oleh Soekarno pada saat itu tidak ada pungutan sama sekali serta tidak adanya otonomi 100 % oleh perguruan tinggi, tapi setelah disahkanya Undang-undang nomor 7  tahun 1994, jasa pendidikan mulai diliberalisasi (dikurangi subsidinya).

Presiden BEM Stimik Ichsan, dengan tegas menyimpulkan sistem akademik membelenggu. Hal ini diutarakannya tidak lain karena dia menilai, kampus lebih mengutamakan nilai akademik, tak heran mahasiswa dipacu untuk segera wisuda tanpa mempedulikan sisi agen of control social dari mahasiswa.

Hal ini didukung oleh Presiden STIA Bina Taruna yang menceritakan pengalamannya sebagai mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi di kampusnya. Dia mengaku pernah dilarang oleh dosennya karena ikut organisasi. “Dosen saya pernah mengatakan bahwa tak ada gunanya berorganisasi, dan saya sendiri pernah mendapat sanksi, berupa nilai E (error), karena saya tetap ikut berorganisasi,” keluh mahasiswi semester 4 itu.

Sementara itu, hal berbeda dikatakan oleh Presiden BEM UNG. Dia justru menilai sistem akademik di  kampusnya membina, “dari segi humanis sistem akademik di kampus saya itu membina. Karena tak ada satu manusia pun yang berniat untuk menyakiti orang lain,” imbuhnya. Peraturan di UNG menurutnya akan mebuat UNG menjadi lebih baik untuk 3 sampai 4 tahun kedepan.

Gerakan Mahasiswa Pembebasan Indonesia (GMPI) dengan visinya menjadikan ideologi islam di kalangan mahasiswa, berpendapat bahwa tak hanya sistem pendidikan di Perguruan Tinggi, tapi seluruh sistem harus diganti. Karena selain sistem yang membelenggu, juga membuat mahasiswa terpecah belah. “Agar sistem pendidikan baik, maka kita harus mencampakan paham sekuler, demokrasi dan kapitalisasi,” kata seorang perwakilan dari GMPI.

Sistem Akademik membelenggu yang disebabkan oleh kapitalisme ini juga dibenarkan oleh Presiden BEM Politeknik Gorontalo. Karena menurutnya pendidikan Indonesia mengarah pada kapitalisme.

Ketua Umum HMI Cabang Gorntalo, sebagai salah satu panelis dan penyelenggara kegiatan mendapat kesempatan terakhir. Dia pun sepakat dengan sistem akademik yang membelenggu. Bahkan menurutnya sistem ini disengaja dengan tujuan untuk meredam pergerakan mahasiswa.

“Pada tahun 2003 lembaga kampus mengadakan perkumpulan dan mencari cara bagaimana untuk mematikan pergerakan mahasiswa. Kebenaran perkumpulan ini masih kabur. Bisa salah bias benar,” ungkapnya. Sekarang ia mengklaim masih melakukan penelitian untuk memastikan bahwa perkumpulan itu benar adanya.

Ia juga menambahkan, pemerintah Orde Baru yang mengeluarkan kebijakan tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) sebagai usaha meredam pergerakan mahasiswa, ada kesamaan dengan sistem akademik saat ini. Menurutnya Satuan Kredit Smester (SKS) jilid duanya dari NKK/BKK Orde Baru.

Kesimpulan yang Membelenggu

Setelah semua panelis menyelesaikan pernyataanya tepat pada 15.54 Wita, Muhamad Jun selaku moderator mengarahkan dan memberikan waktu pernyataan kepada peserta diskusi.

Pada kesempatan itu salah satu peserta, Muhamad Ichsan Gaffar yang juga sebagai pengurus besar HMI (PB HMI),  mengatakan ada banyak kesalahan di Perguruan Tinggi, sistem akademik maupun administrasi di perguruan tinggi itu membelenggu mahasiswa.

Dia juga menyinggung persoalan yang saat ini yang banyak ditolak oleh kalangan mahasiswa, yakni Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

PTN-BH sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2012, yang intinya Perguruan Tinggi memiliki otonomi pada pengelolaan akademik maupun non-akademik. Dengan begitu saat kampus sudah melakukan upaya mencari anggaran mandiri, maka komersialisasi pendidikan akan terjadi.

Menurutnya dengan sistem seperti ini, banyak kampus yang akan berburu akreditasi agar nilai jual perguruan tinggi naik, di sisi lain, mahasiswa akan dirugikan dengan pungutan biaya pendidikan yang meninggi. “Ketika suatu universitas ingin mutu yang tinggi, otomatis SDM dan sarana-prasarana harus ditingkatkan,” kata Ichsan.

Yang akan terjadi saat suatu universitas sudah berstatus PTN BH adalah, investor dari luar kampus akan masuk untuk menunjang pendapatan, seperti toko swalayan di dalam kampus. Kemudian dari segi akademik, “mahasiswa tidak menjadi patron-patron intelektual, tapi menjadi komponen-komponen yang disiapkan untuk industri,” jelasnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Presiden BEM UNG. Dia menghawatirkan jika saat ini UNG sedang berburu akreditas hanya untuk menyandang status sebagai PTN BH. Untuk mempertanyakan ini, pihaknya akan melakukan audiensi dengan Wakil Rektor 3 “masalah ini akan kami bawa ke WR 3 untuk audiensi,” kata Mohamad Rifandi Harun, nama Pres BEM UNG tersebut.

Diskusi berlangsung alot. Panelis maupun peserta diskusi, selain Pres BEM UNG, sepakat dengan sistem akademik kampus yang membelenggu. Tak terasa sudah jam 17.45, moderator mengakhiri diskusi ini dengan mengutip kata dari pendidik Brazil, Paulo Freire, “Pendidikan itu memanusiakan manusia”. AK/DF/MA

Satu tanggapan untuk “Sarasehan Aktivis: Membelenggu Ataukah Membina?

  • Mei 5, 2016 pada 4:36 pm
    Permalink

    Mantap…
    Semoga isu yang sampai di telingaku adalah keliru. katanya, Menteri RISTEKDIKTI yang datang ke UNG beberapa waktu lalu, aktivis menjadi Bungkam karena 50 Juta…..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.