Penasihat hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat, dituntut 14 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan ini terkait kasus dugaan pemufakatan jahat pemberian suap untuk mempengaruhi putusan kasus kliennya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan Mahkamah Agung (MA).
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung), Nurachman Adikusumo, menyatakan Lisa juga dituntut pencabutan profesi sebagai advokat. Tuntutan ini didasarkan pada dakwaan pemufakatan jahat untuk pemberian suap secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.
Sidang pembacaan tuntutan berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (28/5). JPU meyakini Lisa terbukti bersalah melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 15 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Hal-Hal yang Memberatkan Lisa Rachmat
Beberapa hal memberatkan yang dipertimbangkan JPU antara lain: Perbuatan Lisa tidak mendukung program pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Tindakan Lisa juga telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan dinilai tidak kooperatif selama persidangan. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan dampak negatif perbuatannya terhadap sistem hukum Indonesia.
Hal-Hal yang Meringankan Lisa Rachmat
Satu-satunya hal yang meringankan adalah Lisa belum pernah dihukum sebelumnya. Meskipun demikian, ini tidak cukup untuk mengurangi beratnya pelanggaran yang dilakukannya.
Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dalam sistem peradilan. Suap yang diberikan Lisa Rachmat bernilai sangat besar, mencapai total Rp 9,67 miliar (Rp 4,67 miliar untuk hakim PN Surabaya dan Rp 5 miliar untuk hakim MA).
Detail Kasus Suap dan Dampaknya
Lisa Rachmat didakwa memberikan suap untuk mengondisikan putusan kasus Ronald Tannur, baik di tingkat pertama maupun kasasi. Tujuannya agar Ronald Tannur divonis bebas di kedua tingkat peradilan tersebut.
Suap dalam jumlah besar ini menunjukkan betapa seriusnya upaya untuk mempengaruhi sistem peradilan. Ini juga menunjukkan kerentanan sistem dan perlunya reformasi untuk mencegah tindakan serupa di masa depan.
Kasus ini bukan hanya tentang Lisa Rachmat dan Ronald Tannur, tetapi juga tentang integritas sistem peradilan Indonesia. Putusan pengadilan terhadap Lisa Rachmat akan sangat menentukan dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ancaman Pidana dan Implikasi Lebih Luas
Lisa Rachmat terancam hukuman berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf a dan pasal 15 jo pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Hukuman yang dijatuhkan nantinya akan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal memberantas praktik suap dan korupsi di lingkungan peradilan.
Kasus ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap sistem peradilan dan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
