Sekretaris Kabinet Republik Indonesia (Seskab), Teddy Indra Wijaya, melakukan pertemuan penting dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto, di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, pada Jumat, 25 Juli 2025. Pertemuan ini merupakan bagian integral dari agenda reformasi birokrasi nasional, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas layanan publik di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.
Seskab Teddy menekankan pentingnya layanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia melihat potensi besar dalam sumber daya manusia Kementerian Imipas. Dengan lebih dari 65.000 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia, Kementerian Imipas memiliki jangkauan luas untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat. “Ketersediaan lebih dari 65 ribu pegawai menjadi kekuatan untuk memperluas jangkauan layanan ke seluruh penjuru negeri,” tegas Seskab Teddy.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai sambil makan siang ini, mencakup diskusi mendalam tentang strategi peningkatan layanan publik. Kedua pejabat tinggi negara ini membahas berbagai inovasi dan solusi untuk mengatasi tantangan yang ada dalam sistem keimigrasian dan pemasyarakatan Indonesia.
Peningkatan Layanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan
Menteri Imipas Agus Andrianto sebelumnya telah menyatakan komitmennya terhadap penyederhanaan proses layanan keimigrasian. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pada 18 Juli 2025. Beliau menegaskan pentingnya penyederhanaan tanpa mengorbankan kualitas dan kepastian hukum. “Pelayanan keimigrasian harus adaptif dan mudah sebagai wujud negara yang bersih dan terpercaya,” ujar Menteri Agus.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Agus secara langsung memantau proses pelayanan, mulai dari penerbitan paspor hingga perpanjangan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA). Ia berinteraksi langsung dengan pemohon layanan untuk memastikan kecepatan dan kejelasan proses pelayanan. Selain itu, ia juga meninjau fasilitas pelayanan publik untuk memastikan kenyamanan dan keakuratan standar layanan.
Modernisasi Infrastruktur dan Teknologi
Untuk mendukung peningkatan layanan, kemungkinan besar Kementerian Imipas akan berinvestasi dalam modernisasi infrastruktur dan teknologi. Sistem online yang terintegrasi dan penggunaan teknologi digital dapat mempercepat proses, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi. Hal ini akan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat dan mengurangi potensi korupsi.
Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas. Pegawai Kementerian Imipas perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan layanan yang profesional dan berkualitas. Program pelatihan yang komprehensif akan memastikan konsistensi dan peningkatan mutu layanan.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Keberhasilan reformasi birokrasi di sektor keimigrasian dan pemasyarakatan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik untuk meningkatkan kualitas layanan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Kementerian Imipas dapat membuka saluran komunikasi yang efektif, seperti survei kepuasan pelanggan, kotak saran, dan media sosial, untuk menerima umpan balik dari masyarakat. Umpan balik ini akan menjadi masukan berharga dalam proses peningkatan layanan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, tujuan reformasi birokrasi di sektor keimigrasian dan pemasyarakatan dapat tercapai.
Reformasi Birokrasi sebagai Prioritas Nasional
Langkah-langkah konkret yang diambil Kementerian Imipas mencerminkan komitmen pemerintah terhadap reformasi birokrasi. Kolaborasi antara Seskab dan Menteri Imipas menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik di sektor keimigrasian dan pemasyarakatan. Harapannya, peningkatan layanan ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ke depan, peningkatan kualitas layanan publik di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi berkala dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat menjadi kunci keberhasilan upaya ini. Dengan demikian, Indonesia dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
