Wacana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menimbulkan kontroversi besar di Indonesia. Berbagai pihak, termasuk Gerakan Reformasi 1998, secara tegas menolak usulan tersebut. Penolakan ini didasari pada rekam jejak kepemimpinan Soeharto yang dinilai penuh dengan pelanggaran HAM berat dan tindakan represif terhadap gerakan rakyat selama Orde Baru.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyerukan agar publik menunggu keputusan final dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ia menekankan pentingnya proses pengkajian yang objektif dan komprehensif oleh dewan tersebut sebelum keputusan diambil. Puan berharap semua pihak dapat mempercayakan proses penilaian kepada lembaga yang berwenang.
Namun, seruan Puan Maharani tak serta merta meredakan kegelisahan publik. Banyak yang menilai bahwa proses pengkajian tersebut perlu diawasi ketat untuk memastikan obyektivitas dan transparansi. Ketidakpercayaan publik terhadap proses tersebut, terutama mengingat sejarah Orde Baru yang represif, menjadi tantangan tersendiri bagi Dewan Gelar.
Argumen Penolakan Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Para penentang pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berargumen bahwa hal tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang telah susah payah dibangun pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Mereka mengingatkan kembali berbagai peristiwa kelam masa Orde Baru, termasuk tragedi 1965, peristiwa Tanjung Priok, dan penculikan aktivis pada tahun 1997-1998.
Peristiwa-peristiwa tersebut mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa dan menimbulkan penderitaan mendalam bagi masyarakat Indonesia. Para aktivis menilai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto akan menjadi pengkhianatan terhadap para korban dan keluarga mereka yang hingga kini masih menanti keadilan.
Selain itu, penentang juga menyoroti rekam jejak Soeharto dalam hal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela di masa Orde Baru telah mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan rakyat Indonesia. Pemberian gelar pahlawan dinilai akan mengabaikan fakta sejarah ini.
Aspek Pelanggaran HAM
Salah satu poin krusial dalam penolakan ini adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa Orde Baru. Banyak kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Pemberian gelar pahlawan, menurut para aktivis, akan menjadi preseden buruk dan dapat melemahkan upaya penegakan hukum dan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM.
Mereka mendesak pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan meminta pertanggungjawaban para pelakunya sebelum mempertimbangkan pemberian gelar pahlawan kepada siapa pun, apalagi kepada sosok yang kontroversial seperti Soeharto.
Aspek Hukum dan Moral
Dari perspektif hukum, pemberian gelar pahlawan juga dipertanyakan. Apakah pemberian gelar tersebut telah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku? Apakah proses pengkajiannya bebas dari intervensi politik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara transparan untuk menjaga kredibilitas lembaga yang terkait.
Secara moral, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto juga dinilai tidak tepat. Gelar pahlawan seharusnya diberikan kepada mereka yang telah berjasa besar bagi bangsa dan negara, dengan rekam jejak yang bersih dan terpuji. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum keputusan akhir diambil.
Kesimpulan
Debat mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan isu kompleks yang menyangkut sejarah, hukum, moral, dan politik. Proses pengkajian oleh Dewan Gelar harus dilakukan secara transparan dan objektif untuk meyakinkan publik. Lebih penting lagi, pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang kuat dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan penegakan hukum yang adil.
Menghormati korban dan keluarganya merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan siapa yang pantas mendapatkan gelar pahlawan. Keputusan akhir mengenai hal ini haruslah didasarkan pada fakta sejarah yang akurat dan semangat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
