Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) berkolaborasi dengan DPP Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air (Gempita) menggelar acara “Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil” di Jakarta pada Rabu, 28 Mei. Acara ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog langsung antara pejabat pemerintah dan masyarakat.
Forum ini menghadirkan beberapa menteri atau wakil menteri dan penerima manfaat program pemerintah dari berbagai kalangan. Mereka mencakup petani, buruh, siswa, penyandang disabilitas, dan lansia. Interaksi langsung ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan testimoni, kritik, dan gagasan mereka secara langsung kepada para pejabat.
Ketua DPP Gempita, Alfonso FP, menjelaskan pentingnya acara ini. “Melalui acara ini, para pejabat negara akan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan testimoni, kritik, dan gagasan mereka. Dan itu akan ditanggapi langsung oleh pejabat negara terkait,” ujar Alfonso dalam rilis pers, Selasa.
Alfonso menekankan bahwa pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, efektivitas program pemerintah dalam menjangkau masyarakat luas perlu dievaluasi. Pertanyaan krusialnya adalah seberapa tepat sasaran bantuan sosial dan program pemberdayaan yang telah diberikan.
Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi PCO, Isra Ramli, mengungkapkan pentingnya umpan balik konstruktif dari masyarakat. Umpan balik ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat program-program pemerintah di masa mendatang. “Melalui berbagai bantuan pemerintah, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan masyarakat akan membaik. Kemiskinan bisa kita tekan, bahkan hilang,” tegas Isra.
Isra menjelaskan bahwa program pemerintah tidak hanya bertujuan untuk melindungi atau membantu, tetapi juga memberdayakan masyarakat. Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui gizi anak sekolah dan sekaligus membuka peluang kerja di dapur sekolah. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga.
Pemerintah, dalam enam bulan pertama kepemimpinan Presiden, telah mengeluarkan setidaknya 28 kebijakan baru yang langsung berkaitan dengan hajat hidup rakyat Indonesia. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
PCO sebagai perwakilan pemerintah menyadari pentingnya mendengarkan respons masyarakat. Umpan balik dari penerima manfaat akan menjadi bahan evaluasi bagi kementerian terkait untuk perbaikan program di masa depan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun komunikasi yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Tujuan Acara Public Diplomacy
Acara “Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil” bertujuan untuk:
Program Pemerintah yang Diangkat
Beberapa program pemerintah yang kemungkinan akan dibahas dalam acara ini antara lain:
Implikasi Keberhasilan Acara
Keberhasilan acara ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, acara ini juga dapat menjadi contoh implementasi good governance dan partisipasi publik yang efektif dalam pembangunan nasional. Umpan balik yang konstruktif akan menjadi kunci dalam penyempurnaan program-program pemerintah yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Kesimpulannya, acara “Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil” merupakan inisiatif positif untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan rakyat. Melalui dialog dan evaluasi yang transparan, diharapkan program-program pemerintah dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
