Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, menyampaikan khutbah Idul Adha 1444 H di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, pada Jumat, 6 Juni 2025. Tema khutbahnya, “Kurban, Kota, dan Agenda Keadilan,” mengarahkan perhatian pada pentingnya pengorbanan, baik secara spiritual maupun sosial, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, khususnya di perkotaan.
Anies mengawali khutbahnya dengan menghubungkan ibadah kurban dengan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Ia menggambarkan kesetaraan jemaah haji yang hanya mengenakan ihram, menunjukkan persamaan di hadapan Allah SWT. Namun, ia menekankan kontras yang terjadi setelah jemaah kembali ke kota masing-masing, di mana ketimpangan sosial kembali terasa nyata.
Anies menyatakan bahwa kota merupakan cerminan peradaban. Keberadaan ketimpangan yang signifikan di kota menunjukkan peradaban yang tidak sehat. Ia mengajak umat Islam untuk meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim AS, yang bukan semata-mata ritual simbolik, melainkan tindakan nyata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Makna Kurban di Era Modern
Anies mengingatkan bahwa kurban tidak hanya terbatas pada penyembelihan hewan, melainkan juga pengorbanan dalam bentuk lain. Ia mendorong umat untuk berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Mereka yang mampu secara finansial dapat berdonasi, mereka yang memiliki keahlian dapat berbagi keahliannya, dan seterusnya. Semuanya demi terwujudnya keadilan sosial.
Lebih jauh, Anies menjelaskan bahwa ketimpangan bukanlah takdir yang mutlak. Ketimpangan adalah akibat dari kebijakan publik yang kurang tepat dan tidak ditangani secara serius. Hal ini membutuhkan komitmen dan aksi nyata dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan perubahan yang signifikan.
Analisis Ketimpangan Sosial di Perkotaan
Ketimpangan sosial di perkotaan, khususnya di Jakarta, merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan penanganan terintegrasi. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan tersebut antara lain:
- Akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan.
- Kesempatan kerja yang terbatas, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Perbedaan akses terhadap infrastruktur dan fasilitas publik.
- Ketimpangan distribusi kekayaan dan pendapatan.
Untuk mengatasi ketimpangan ini, dibutuhkan solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Hal ini membutuhkan kerjasama dan komitmen bersama untuk menciptakan kota yang lebih adil dan inklusif.
Peran Pemerintah dalam Mengurangi Ketimpangan
Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengurangi ketimpangan sosial. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- Menerapkan kebijakan yang pro-rakyat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
- Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang layak.
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas publik.
- Menerapkan kebijakan perpajakan yang adil dan progresif.
Selain itu, penting juga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara agar pembangunan dapat merata dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan kesadaran kolektif dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan kota yang lebih adil dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai kurban yang diajarkan oleh agama.
