Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden. Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu lalu. Dukungan aktif dari pemda sangat krusial bagi keberhasilan program-program tersebut.
Program prioritas yang dimaksud meliputi berbagai sektor penting, antara lain: Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembangunan Tiga Juta Rumah, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Sekolah Rakyat, dan Program SMA Unggul Garuda. Keberhasilan program-program ini akan berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Meskipun Tomsi mengakui adanya perkembangan positif dalam dukungan pemda, ia menekankan pentingnya optimalisasi dukungan tersebut. Data Badan Gizi Nasional (BGN) per 3 Juni 2025 menunjukkan masih ada 260 kabupaten/kota yang belum mengusulkan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada pemerintah pusat. “Per provinsi tolong dicek masing-masing kota/kabupaten. Ini program yang sangat baik untuk menyehatkan, mencerdaskan anak-anak kita,” tegas Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025.
Pentingnya Dukungan Pemda terhadap Program Prioritas Presiden
Tomsi mengajak pemda untuk memanfaatkan program prioritas ini sebagai peluang untuk membangun daerahnya. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Retret Kepala Daerah 2025 di Magelang pada Februari lalu, yang menekankan kewajiban kepala daerah untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat. Manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama anak-anak yang akan mendapatkan pemenuhan gizi yang lebih baik.
Lebih lanjut, dukungan pemda juga akan berdampak positif pada peningkatan perekonomian daerah. Pemenuhan gizi yang baik akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sementara program pembangunan rumah akan meningkatkan aksesibilitas perumahan dan mengurangi angka kemiskinan. Program Kopdeskel Merah Putih juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Detail Program Prioritas dan Kendala yang Dihadapi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Data BGN menunjukkan masih ada kendala dalam pelaksanaan MBG, terutama terkait ketersediaan lahan untuk SPPG. Pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti hal ini untuk memastikan program MBG dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh anak yang membutuhkan.
Program Pembangunan Tiga Juta Rumah
Terkait program pembangunan tiga juta rumah, Tomsi menyoroti masih adanya 10 kabupaten/kota yang belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangungan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Percepatan penyelesaian Perkada ini sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan rumah bagi MBR.
Program Kopdeskel Merah Putih
Tomsi mengapresiasi pemda yang telah proaktif dalam mendukung program Kopdeskel Merah Putih. Namun, ia meminta daerah lain yang belum memiliki kelengkapan dokumen untuk segera menyelesaikannya. Program ini akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden pada Juli mendatang.
“Oleh sebab itu, Bapak-Ibu kepala daerah sekalian atau yang mewakili tolong cek lagi, tolong cek lagi,” pesannya.
Rakor tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi Putranto, dan pejabat terkait lainnya. Kerja sama antar lembaga dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan program prioritas ini.
Kesimpulannya, suksesnya program prioritas Presiden sangat bergantung pada dukungan penuh dan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Percepatan penyelesaian kendala yang ada dan optimalisasi dukungan dari pemda merupakan kunci keberhasilan program-program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
