Prabowo Subianto, Presiden RI, mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik curang dalam perdagangan beras di Indonesia. Dalam pidato di Harlah ke-27 PKB pada 23 Juli 2025, ia mengungkapkan kerugian negara yang fantastis akibat praktik ini.
Menurut Presiden, permainan harga dan pengemasan ulang beras subsidi telah merugikan negara hingga Rp100 triliun setiap tahunnya. Angka ini sangat signifikan dan berdampak besar pada perekonomian nasional. Praktik ini, menurutnya, merupakan kejahatan ekonomi yang merampas hak rakyat.
Kerugian Negara Akibat Permainan Beras
Prabowo menanyakan secara langsung kepada hadirin mengenai kebenaran praktik tersebut: “Sama dengan beras, bayangkan ya beras kita subsidi benih, kita subsidi pupuk, pabrik pupuk milik rakyat, milik negara, pestisida di subsidi, waduk-waduk dibangun oleh uang rakyat, irigasi-irigasi dibangun oleh uang rakyat, beras alat-alatnya pakai bahan bakar disubsidi oleh rakyat, begitu sudah digiling jadi beras… Yahh. Itu paket diganti beras yang disubsidi ini ditempel katanya beras premium harganya tambah Rp5.000–Rp6.000, ini menurut saudara benar atau tidak?” Pertanyaan retoris ini menekankan besarnya kerugian negara.
Ia menjelaskan bahwa ratusan perusahaan terlibat dalam praktik ini, dengan 212 perusahaan penggiling padi terbukti melanggar aturan. “Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Ini mereka sendiri sudah mengakui karena dibawa ke laboratorium diperiksa. Ya, ini mereka harus kembalikan uang yang mereka nikmati dengan tidak benar,” ungkap Prabowo. Bukti laboratorium menjadi dasar penegakan hukum atas kasus ini.
Tindakan Hukum dan Perintah Konstitusi
Presiden Prabowo menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pelaku praktik curang ini. Ia telah menginstruksikan aparat penegak hukum untuk segera menindak para pelaku. “Jadi tidak bisa. Saya tidak bisa membiarkan hal ini. Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Usut! Tindak! Sita!” tegasnya. Instruksi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas kejahatan ekonomi ini.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa tindakan ini bukan berdasarkan keinginan pribadi, melainkan berdasarkan amanat UUD 1945. “Karena Undang-Undang Dasar ’45 pasal 33, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara… beras penting atau tidak bagi negara? Jagung penting atau tidak? Minyak goreng penting atau tidak? Dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai negara. Sorry ye. Ini bukan pikiran Prabowo, ini bukan maunya Prabowo, ini perintah Undang-Undang Dasar ’45,” ujarnya. Ini menegaskan bahwa tindakan hukum yang diambil sepenuhnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
Dampak dan Solusi
Kerugian Rp100 triliun per tahun akibat praktik curang ini sangat besar. Jumlah ini, menurut Presiden, cukup untuk memperbaiki layanan dasar bagi masyarakat. “Gimana enggak mendidih kita dengar itu saudara-saudara, Rp100 triliun. Berarti kalau saya biarkan ini terus dalam 5 tahun, kita akan hilang Rp1.000 triliun. Dengan Rp1.000 triliun kita bisa perbaiki semua sekolah di Indonesia, kita bisa bantu semua rumah sakit, semua pesantren di seluruh Indonesia. Rp1.000 triliun,” kata Prabowo. Ini menggambarkan besarnya potensi manfaat jika praktik curang ini dapat dihentikan.
Pernyataan Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan rakyat dan memastikan keadilan dalam sistem ekonomi nasional. Langkah-langkah tegas yang diambil diharapkan dapat mencegah kerugian lebih besar di masa mendatang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Mekanisme Pengawasan Perdagangan Beras
Untuk mencegah praktik serupa di masa depan, perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan transparansi dalam rantai pasok beras. Hal ini dapat melibatkan teknologi, seperti sistem pelacakan berbasis digital, untuk memantau pergerakan beras dari petani hingga konsumen. Sistem ini dapat membantu mendeteksi dan mencegah manipulasi harga dan pengemasan ulang.
Selain itu, perlu juga ditingkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan aparat penegak hukum. Kerjasama yang efektif akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, sehingga pelaku praktik curang dapat ditindak secara cepat dan tepat.
Peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membeli beras dari sumber yang terpercaya juga sangat penting. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan untuk membedakan beras subsidi dengan beras premium, sehingga tidak mudah tertipu oleh praktik curang.
Dengan strategi yang komprehensif dan kolaboratif, Indonesia dapat membangun sistem perdagangan beras yang lebih adil, transparan, dan menguntungkan bagi seluruh pihak, termasuk petani, pedagang, dan konsumen.
