Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing pada 22 Mei 2025. Keputusan ini, yang diumumkan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem, memicu kontroversi besar dan gugatan hukum dari pihak universitas.
Alasan pencabutan izin tersebut, menurut pemerintah AS, adalah kegagalan Harvard dalam memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran oleh mahasiswa asing dan penanganan yang dianggap tidak memadai terhadap isu antisemitisme di kampus. Pemerintah juga menuduh Harvard menciptakan “iklim kampus yang beracun” dan memiliki hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok.
Universitas Harvard dituduh tidak kooperatif dalam memberikan data mahasiswa asing yang terlibat dalam aktivitas yang dianggap berbahaya atau ilegal. Pencabutan sertifikasi Harvard dalam Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP) berdampak langsung pada kemampuan universitas untuk menerima mahasiswa internasional.
Tanggapan Harvard dan Perkembangan Hukum
Harvard langsung merespon dengan mengajukan gugatan di pengadilan federal Massachusetts. Mereka berargumen bahwa tindakan pemerintah merupakan pelanggaran terhadap Amandemen Pertama Konstitusi AS, dan merupakan bentuk pembalasan politik atas penolakan universitas terhadap tuntutan pemerintah.
Universitas tersebut menekankan pentingnya mahasiswa internasional bagi komunitas akademiknya, dengan lebih dari 7.000 mahasiswa asing yang terdaftar. Pada 23 Mei 2025, Hakim Distrik AS Allison Burroughs mengeluarkan perintah penahanan sementara, memungkinkan Harvard untuk sementara waktu tetap menerima mahasiswa asing sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 29 Mei 2025.
Dampak Internasional dan Reaksi Global
Keputusan ini menuai kecaman internasional, khususnya dari Tiongkok, negara asal terbesar mahasiswa asing di Harvard. Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa langkah tersebut merusak kredibilitas AS dan kerja sama pendidikan internasional.
Universitas-universitas lain, seperti Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong, menawarkan tempat bagi mahasiswa Harvard yang terdampak. Kasus ini juga berdampak pada mahasiswa terkenal seperti Putri Elisabeth dari Belgia, yang sedang menempuh studi di Harvard. Keluarga Kerajaan Belgia telah menyatakan keprihatinan mereka.
Analisis Lebih Dalam: Motif Politik dan Dampak Jangka Panjang
Langkah pemerintah AS ini dinilai sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menekan institusi pendidikan tinggi yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Selain mencabut izin Harvard, pemerintah juga membekukan dana federal sebesar $2,3 miliar dan mengancam mencabut status bebas pajak universitas tersebut.
Para ahli memperingatkan bahwa tindakan ini dapat merusak reputasi pendidikan tinggi AS dan mengurangi minat mahasiswa internasional untuk belajar di negara tersebut. Hal ini berpotensi berdampak negatif pada inovasi dan ekonomi AS dalam jangka panjang.
Kasus ini menyoroti kompleksitas hubungan antara pemerintah dan institusi pendidikan tinggi, serta dampak kebijakan politik pada kehidupan mahasiswa internasional dan masa depan pendidikan global.
Kebebasan akademik dan otonomi universitas menjadi perdebatan krusial dalam konteks ini. Pengawasan yang ketat terhadap aktivitas mahasiswa asing dan tuduhan tanpa bukti yang kuat memicu pertanyaan tentang integritas proses pengambilan keputusan pemerintah AS.
Perkembangan kasus ini akan terus dipantau secara ketat, karena memiliki implikasi signifikan bagi sistem pendidikan tinggi di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Hasil dari proses hukum yang sedang berlangsung akan menentukan arah kebijakan di masa depan terkait mahasiswa internasional di universitas-universitas AS.
