Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto, mendesak relaksasi lebih besar untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Penguatan UMKM sangat krusial untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional, terutama menghadapi ancaman resesi global dan dampak pasca-pandemi.
UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, akses permodalan masih menjadi kendala utama. Parlemen pun sangat memperhatikan hal ini.
Tantangan Akses KUR bagi UMKM
Meskipun pemerintah telah memberikan subsidi bunga dan penjaminan KUR, kenyataannya akses KUR belum merata. Banyak UMKM yang belum memahami proses administrasi, tidak memiliki agunan, atau bahkan tidak menyadari hak mereka untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
Hambatan lain meliputi kurangnya literasi keuangan di kalangan UMKM, keterbatasan akses internet dan teknologi informasi di daerah terpencil, serta persyaratan yang masih dianggap rumit oleh sebagian pelaku UMKM.
Solusi Relaksasi KUR yang Diusulkan
Rofik Hananto mendorong relaksasi KUR yang komprehensif. Bukan hanya pelonggaran syarat administrasi dan jaminan, tetapi juga penyesuaian suku bunga yang lebih rendah, tenor yang lebih fleksibel, serta pendampingan teknis yang intensif dan langsung menyentuh akar rumput.
Pendampingan ini mencakup pelatihan manajemen usaha, bimbingan teknis pembuatan proposal usaha, serta akses ke pelatihan digital marketing untuk meningkatkan daya saing UMKM.
Langkah Konkret yang Perlu Dilakukan
Pemerintah dan perbankan harus proaktif menjemput bola, memberikan edukasi langsung, dan memastikan UMKM mendapatkan pembiayaan yang murah, cepat, dan aman. Hal ini penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia dari ancaman resesi global.
Pentingnya Sinergi Antar Lembaga
Sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, lembaga penjamin, dan lembaga keuangan sangat penting. Kolaborasi lintas sektor ini krusial untuk memastikan KUR dapat diakses secara merata oleh pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, program KUR dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pemberdayaan UMKM. Pemerataan akses KUR merupakan strategi penting dalam membangun ketahanan ekonomi dari bawah ke atas.
Selain itu, perlu dikaji ulang sistem penjaminan KUR agar lebih inklusif dan mampu menjangkau UMKM di daerah terpencil atau yang berisiko tinggi. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program KUR juga penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program.
UMKM sebagai pilar ekonomi nasional membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah. Dengan relaksasi KUR yang komprehensif dan sinergi yang kuat antar lembaga, UMKM dapat tumbuh dan berkembang, sekaligus berkontribusi pada ketahanan ekonomi nasional.
