Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti tingginya ketergantungan daerah di Indonesia terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Banyak daerah yang pendapatan asli daerahnya (PAD) tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pembangunan daerah di Indonesia.
“Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tinggi sekali,” tegas Tito dalam Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram. Pernyataan ini menekankan urgensi peningkatan PAD di berbagai daerah di Indonesia.
Tingginya Ketergantungan Dana Transfer Pusat
Data yang dipaparkan Mendagri cukup memprihatinkan. Sebanyak 450 daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Sebagai contoh, Papua Pegunungan hanya memiliki PAD sebesar 8,47 persen, sementara 89,29 persen anggarannya berasal dari transfer pusat. Proporsi yang sangat timpang ini menggambarkan betapa krusialnya masalah ini.
Aceh juga mengalami kondisi serupa, dengan PAD hanya 26,48 persen dan ketergantungan dana pusat mencapai 73,50 persen. Gorontalo juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, PAD sebesar 22,95 persen dan ketergantungan dana pusat 77,02 persen. Kondisi ini menunjukkan ketidakmerataan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Pemekaran Wilayah dan Tantangannya
Mendagri berharap pemekaran wilayah dapat mendorong kreativitas daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri. Otonomi yang diberikan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dalam jangka panjang. Namun, realitanya pemekaran juga menimbulkan tantangan baru.
“Pemekaran artinya bagi-bagi uang pusat ke daerah. Pemerintah pusat berat,” ungkap Tito. Pernyataan ini menyoroti beban pemerintah pusat yang semakin berat akibat banyaknya daerah yang masih bergantung pada dana transfer. Bappenas dan Kementerian Keuangan pun dihadapkan pada tantangan besar dalam mengalokasikan dana transfer secara adil dan efektif.
Biaya Pemekaran yang Tinggi
Pemekaran wilayah membutuhkan biaya yang sangat besar. Pembangunan infrastruktur, penyediaan perumahan, penambahan ASN, dan penambahan dinas-dinas baru membutuhkan anggaran yang signifikan. Hal ini menjadi beban tambahan bagi pemerintah pusat yang telah terbebani oleh tingginya ketergantungan daerah.
Sebagai contoh, pemekaran Papua menjadi empat provinsi masih menghadapi kendala dalam pembangunan infrastruktur. “Papua yang dimekarkan empat provinsi sekarang gedungnya belum ada yang selesai, baru mau dibangun,” jelas Tito. Kondisi ini menggambarkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam proses pemekaran wilayah.
Solusi dan Rekomendasi
Mendagri menghimbau pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan. Optimalisasi potensi sumber daya lokal, seperti pariwisata dan investasi, sangat penting untuk meningkatkan PAD. Diversifikasi sektor ekonomi juga perlu dilakukan agar tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan.
Pemerintah pusat juga perlu memberikan dukungan dan pendampingan teknis kepada daerah dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pengembangan ekonomi lokal. Kerjasama dan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan kapasitas SDM di daerah juga menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan PAD.
Kesimpulannya, masalah ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat merupakan isu kompleks yang membutuhkan solusi terintegrasi. Peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi lokal, dukungan pemerintah pusat, dan peningkatan kapasitas SDM daerah merupakan langkah penting untuk mewujudkan kemandirian daerah dan pemerataan pembangunan di Indonesia.
