Pemerintah Indonesia gencar mendorong partisipasi masyarakat dalam memberantas premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, seusai meninjau penanganan premanisme di Jawa Timur pada 10 Mei 2025.
Eko menekankan pentingnya keberanian masyarakat untuk melaporkan aksi premanisme kepada pihak berwajib. Ketakutan untuk melapor harus dihilangkan demi terciptanya keamanan dan ketertiban umum. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemberantasan premanisme.
Premanisme dinilai sebagai penghambat serius pembangunan nasional, khususnya dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Aksi premanisme yang seringkali berkedok ormas, juga berpotensi mengganggu investasi baik dari dalam maupun luar negeri.
Ancaman Premanisme terhadap Pembangunan Nasional
Pemerintah melihat premanisme sebagai ancaman serius terhadap iklim investasi dan stabilitas ekonomi. Aksi-aksi premanisme yang kerap mengganggu kegiatan usaha dan proyek pembangunan, menciptakan ketidakpastian dan menurunkan daya tarik investasi. Ini tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, selain penindakan hukum, pemerintah juga menekankan pentingnya pembinaan terhadap ormas. Tujuannya adalah untuk mengubah ormas yang nakal menjadi ormas yang bermanfaat bagi masyarakat dan ikut serta dalam pembangunan.
Strategi Pemberantasan Premanisme
Pemerintah menerapkan pendekatan multi-sektoral dalam memberantas premanisme. Selain penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku premanisme, pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan aksi premanisme terus digalakkan melalui berbagai media.
Pemetaan wilayah rawan premanisme juga menjadi fokus utama. Identifikasi titik-titik rawan premanisme akan membantu penegak hukum untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan yang lebih efektif. Kerjasama antar lembaga seperti Polri, TNI, dan Pemda juga terus ditingkatkan.
Selain itu, upaya preventif seperti peningkatan pengawasan di wilayah rawan, dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang positif juga penting. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan.
Hasil Penanganan Premanisme di Jawa Timur
Karo Ops Polda Jatim, Kombes Jimmy Agustinus Anes, melaporkan bahwa Polda Jatim telah menangani 1.200 kasus premanisme. Dari jumlah tersebut, 276 kasus telah naik ke tahap penyidikan. Kasus-kasus lainnya ditangani dengan tindakan pembinaan.
Operasi Pekat II Semeru 2025 yang berakhir pada 14 Mei 2025, akan dilanjutkan sebagai kegiatan rutin. Polda Jatim juga akan terus melakukan pengawasan di titik-titik rawan premanisme seperti pelabuhan, kawasan industri, dan pusat-pusat ekonomi.
Pemerintah berharap dengan upaya kolaboratif dan komprehensif ini, premanisme dapat diberantas tuntas. Komitmen bersama dari semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera.
Keberhasilan pemberantasan premanisme tidak hanya dilihat dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga dari terwujudnya rasa aman di masyarakat, terjaminnya iklim investasi, dan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional. Pemerintah akan terus berupaya untuk mewujudkan hal tersebut.
