Roy Suryo, mantan politikus dan pejabat publik, menghadapi ancaman hukuman penjara 8 hingga 10 tahun dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasus ini bermula dari unggahan Roy Suryo yang menyoroti isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo dari Universitas Gadah Mada (UGM).
Tudingan tersebut, yang diungkap Roy Suryo melalui kanal YouTube Law Cast Push Production pada 21 Mei 2025, telah menimbulkan polemik besar dan berujung pada proses hukum. Pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap Roy Suryo. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama enam jam, dari pukul 10.00 hingga 16.00 WIB di Polda Metro Jaya.
Dalam wawancara tersebut, Roy Suryo menegaskan bahwa tindakannya tidak bermuatan politis. Ia menekankan pentingnya kejujuran dan berharap kebenaran dapat terungkap. Pengalamannya selama 15 tahun berkecimpung di dunia politik (2005-2020), menurutnya, telah mengajarkan konsekuensi dari setiap ucapan dan tindakan.
Praktisi hukum Partahi Sihombing, yang menjadi pemandu wawancara, mengajak semua pihak untuk bersikap obyektif dan mencari solusi yang damai. Ia menyarankan pendekatan Restorative Justice untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini dinilai lebih bijaksana daripada mengutamakan jalur hukum yang berpotensi menimbulkan korban di semua pihak.
Ancaman Hukuman Berat dan Implikasinya
Ancaman hukuman penjara yang cukup berat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pasal pencemaran nama baik menjadi dasar hukum dalam kasus ini. Hukuman yang dijatuhkan nantinya akan bergantung pada bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial dan platform online lainnya. Unggahan yang dianggap kontroversial, sekalipun dilandasi niat baik, dapat menimbulkan dampak hukum yang serius. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk bertanggung jawab atas setiap informasi yang disebarluaskan.
Solusi Restorative Justice dan Harapan Damai
Saran Partahi Sihombing untuk menerapkan pendekatan Restorative Justice patut dipertimbangkan. Metode ini mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dan berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang berkonflik. Dengan demikian, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan tanpa harus menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.
Restorative Justice, jika diterapkan secara efektif, dapat menjadi jalan tengah yang bijak. Ia mampu mempertemukan Roy Suryo, Presiden Joko Widodo, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk berdialog dan mencapai kesepahaman. Harapannya, pendekatan ini dapat mencegah eskalasi konflik dan menemukan solusi yang adil dan bermartabat untuk semua pihak.
Peran Media dan Kesadaran Publik
Peran media massa dalam memberitakan kasus ini sangat penting. Penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan tidak tendensius sangat dibutuhkan untuk mencegah persepsi publik yang keliru. Media juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong terciptanya iklim demokrasi yang sehat dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.
Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi publik untuk lebih kritis dalam mencermati informasi yang beredar di media sosial. Memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya sangat penting untuk mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks. Kesadaran publik yang tinggi akan membantu menciptakan ruang publik digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.
Secara keseluruhan, kasus Roy Suryo ini menunjukkan kompleksitas hukum dan dampak penggunaan media sosial. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial dan mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dan konstruktif.
