Mereka yang Tergusur di Tanjung Sari

Merahmaron.com — Penggusuran yang terjadi di Tanjung Sari, Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, menghancurkan kurang lebih 220 rumah yang dihuni oleh 343 kepala keluarga. Pada hari pertama penggusuran sekitar 22 rumah digusur dengan luas kurang lebih 9 hektar lahan warga. Penggusuran ini terjadi pada tanggal 3 sampai dengan 6 Mei 2017.

Terdapat jeda waktu setahun setelah dilakukan penggusuran pada Mei 2017 tersebut, lalu terjadi lagi penggusuran jilid dua yang dilakukan pada tanggal 19 sampai 21 Maret 2018 kemarin. Saat ini, terhitung telah menghancurkan sekitar 20 hektar tanah milik warga yang dimiliki oleh 1.411 orang jiwa. Tak tanggung-tanggung, pada saat penggusuran, Pengadilan Negeri (PN) Luwuk dikawal oleh 1000 aparat gabungan dari Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Satpol PP.

Kejadian ini terjadi akibat sengketa lahan antara pihak keluarga Salim Albakri dan keluarga Datu Adam, yang dimulai pada tahun 1977 silam.

Data ini dihimpun dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Front Masyarakat Tanjung Bersatu (FMTB), Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat (FPKR), dan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perjuangan Sulawesi Tengah (KPKPST)

Sementara itu di Gorontalo, Kamis (22/03), Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanjung Sari yang mereka disingkat AMPPUTASI, melakukan aksi sebagai dukungan moril terhadap apa yang terjadi di Tanjung Sari, Kelurahan Keraton, Luwuk. Aliansi ini adalah gabungan dari dua belas Organisasi Paguyuban Sulawesi Tengah yang berada di Gorontalo. Di antaranya PPMI-Sulteng, PPMIG, KAMB-G, PERPIT, IMIKB, KMI-BALUT,KPMI-BANGKEP, KPMIPM, IPMI-TU,IMI-TR, FKMKB, HPMI-KP dan HMB-G.

Dalam aksi yang dipimpin oleh Abdul Rahmat Lakoro ini, menuntut beberapa hal penting, di antaranya tarik semua personil keamanan di area sengketa dan mencopot Kapolda dan Kapolres Banggai, Herwin Yatim sebagai Bupati Banggai, dan bebaskan 26 warga Tanjung Sari yang saat ini ditahan oleh aparat Kepolisian Banggai.

“Ini mengenai masalah kemaslahatan kehidupan manusia dan juga pelanggaran terhadap Undang-Undang karena setiap warga negara itu wajib dipelihara oleh negara,” ujar Rahmat.

Aksi itu mereka harapkan dapat membantu menyuarakan aspirasi warga Luwuk, agar diperhatikan oleh pemerintah pusat, bukan hanya menjadi masalah yang ditanggung oleh masyarakat Tanjung Sari sendiri.

Sebelum penggusuran dilakukan, telah tersebar surat edaran dalam bentuk peringatan. Tapi dalam proses edarannya surat peringatan ini tidak sampai ke semua warga, surat eksekusi pun tidak ditandatangani langsung oleh Bupati Banggai.

“Orang Tanjung Sari, santai mendengar surat eksekusi tersebut, karena kami merasa kuat dengan memegang sertifikat tanah masing-masing,” ucap Fani Rahmasari Mohamad, salah satu anak dari anggota keluarga yang rumahnya dieksekusi.

Penggusuran yang terjadi di Tanjung Sari, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai ini menimbulkan dampak yang buruk terhadap kesehatan warga dan juga pendidikan anak. Beberapa warga khususnya anak-anak jatuh sakit karena tidur di tenda.

Mereka menderita demam dan flu karena cuaca panas, hujan, dan sanitas yang tidak layak. Belum lagi di antara warga ada yang hamil dan lanjut usia. Saat berlangsungnya penggusuran tersebut, lima orang warga dilarikan ke rumah sakit dan tercatat empat Lansia meninggal dunia. (Tr-Ummul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.