KORUPSI: MASALAH BANGSA DAN HILANGNYA SUKMA MORAL KEADILAN

Akhir-akhir ini banyak sekali permasalahan korupsi yang hangat dibicarakan masyarakat. Baik melalui media cetak maupun media online. Ibarat sebuah drama sinetron, korupsi hanyalah penggalan salah satu episode dari banyaknya masalah yang menggurita di tubuh bangsa ini.

Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mempunyai latar belakang sejarah yang panjang. Pun demikian pada kenyataanya, kita tidak bisa menyembunyikan bahwa salah satu amanat gerakan reformasi tahun 1998 adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Harusnya gerakan reformasi tahun 1998 yang berhasil menjebol tembok kekuasaan yang otoriter, menjadi acuan para penguasa negeri ini untuk terbebas dari masalah korupsi.

Namun, rasanya semua itu masih merupakan kerinduan masyarakat, kenyatanya saat ini Hampir setiap hari masyarakat masih saja disuguhi berita tentang korupsi, hal ini tentu bukan hanya berdasarkan hasil jajak pendapat yang disajikan dalam bentuk diskusi dan berbagai data, melainkan juga berdasarkan penglihatan kita secara sadar dengan mata telanjang.

Harus pula diakui sampai saat ini budaya korupsi yang dilakukan oknum pejabat publik, elit politik, hingga pengusaha, telah merusak tatanan sistem demokrasi dan birokrasi di Indonesia.

Ekspektasi dan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap demokrasi pun kembali memudar dengan tertangkapnya berbagai oknum pejabat publik, dan elit politik negeri ini. Mencuatnya berbagai kasus korupsi semakin meneguhkan asumsi masyarakat bahwa pejabat publik dan elit politik Negeri ini semakin mapan dalam hal “korupsi”.

Di satu sisi penegakan hukum yang harusnya menjadi panglima tertinggi rasanya telah di hambat oleh mereka yang terindikasi kuat melakukan pelanggaran hukum. Sejalan dengan pendapat prof. Mahfud Md dalam bukunya, perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi, menyatakan saat ini hukum telah kehilangan nilai moral dan rasa keadilan yang menjadi sukmanya.

Hukum yang harusnya mengedepankan nilai moral dan keadilan telah dibelokkan ke arah formalitas prosedural semata-mata.

Banyak pelanggar hukum di negeri menghindar dari hukuman dan akibatnya dengan berdalih bahwa secara formal-prosedural kasus hukumnya belum terbukti atau belum final. Mereka yang melakukan pelanggaran etika dan moral itu bersikap tenang-tenang saja karena merasa tidak ada masalah dengan ketentuan yang sifatnya formal-prosedural. Mereka abai sama sekali bahwa hukum sebenarnya adalah formalisasi atau legalisasi atas nilai-nilai etika, moral, dan rasa keadilan sehingga formalitas haruslah di pandang sebagai upaya untuk mewadahi aspek-aspek sukma hukum itu.

Di Indonesia, orientasi konsepsi negara hukum terlihat ambigu di antara konsepsi rechstaat dan konsepsi the rule of law. Dalam hal ini, para penegak hukum maupun pihak yang terkena kasus hukum sering sekali tidak taat asas dan memilih konsepsi secara berpindah-pindah.

Jika upaya untuk memenangkan atau mengalahkan suatu perkara dapat didukung oleh konsepsi rechsstaat, maka yang digunakan adalah dalil-dalil kepastian hukum. Sebaliknya, jika yang menguntungan konsepsi rule of law, maka dalil-dalil yang dipakai adalah dalil rasa keadilan. Kata lain yang diperjuangankan di pengadilan oleh sebagian besar pengacara, jaksa atau hakim kebanyakan adalah “mencari kemenangan”, bukan mencari “keadilan”.

Sejalan dengan hal tersebut Seorang pakar hukum Von Kirchmann pernah mengatakan bahwa bergudang-gudang buku tentang Undang-undang (UU) yang ada di perpustakaan bisa dibuang sebagai sampah yang tak bernilai ketika ada keputusan politik di parlemen yang mengubah isi UU tersebut.

Pertanyaanya adalah bagaimana produk hukum dan penegakan hukum pemberantasan korupsi bisa dipercaya masyarakat sementara oknum wakil rakyat yang berada di parlemen ternyata masih Bermental korup?

DR. Otto Scharmer seorang dosen di Massachusetts Institue of Technology (MIT) Amerika Serikat dan pendiri Presencing Institute mengatakan, bahwa demokrasi baru yang lebih berdaya tahan dan tangguh adalah demokrasi yang mengedepakan 4 hal, yaitu dialogis, partisipasi langsung masyarakat, turun kebawah dan digital. Keputusan yang diambil dalam sistem demokrasi ini berasal dari kesepakatan seluruh perwakilan masyarakat dan bukan berasal dari suatu kelompok.

Di masa yang akan datang, lanjut Scharmer, dunia, negara, provinsi, kabupaten/kota, komunitas dan lembaga akan bersama-sama membentuk “global forum” dalam semangat dan komitmen memilih tanpa harus menghakimi, menentukan tanpa harus merendahkan, menonjolkan tanpa harus meniadakan, unity in diversity (bhineka tunggal ika), dan semangat gotong royong karena semangat inilah yang dibutuhkan masyarakat dunia untuk menuju peradaban yang kuat dan madani penuh kehangatan dan kebersamaan. Sehingga terbebas dari masalah praktek KKN.

Berdasarkan pendapat itulah Sampai detik ini penulis masih meyakini, generasi muda adalah solusi yang tepat bagi persoalan korupsi dan masalah bangsa yang menggurita di tubuh birokrasi.

Wallahu A’lam Bishawab

Ditulis oleh Faisal Panggi, alumnus Fakultas Hukum UNG.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.