Kodam VI/Mulawarman, yang meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan, akan segera mengalami pemekaran wilayah. Keputusan ini diambil untuk mengatasi tantangan geografis yang selama ini menghambat operasional militer di wilayah yang sangat luas tersebut.
Salah satu perubahan signifikan adalah peningkatan status Korem 101/Antasari di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mulai Juli 2025, Korem 101/Antasari akan dimekarkan menjadi Kodam baru, terpisah dari Kodam VI/Mulawarman. Hal ini diumumkan langsung oleh Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha.
Mayjen Rudy menjelaskan bahwa kendala jarak dan aksesibilitas transportasi menjadi pertimbangan utama. Perjalanan darat antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan bisa memakan waktu hingga 12 jam. Keterbatasan akses udara juga menjadi masalah, terutama dalam situasi darurat atau rapat-rapat mendadak yang membutuhkan kehadiran Pangdam.
Dengan adanya Kodam baru di Kalimantan Selatan, diharapkan responsivitas dan efisiensi operasional militer akan meningkat. Kehadiran Pangdam atau perwakilannya dalam kegiatan penting di Kalimantan Selatan tidak lagi terhambat jarak dan waktu. Hal ini akan sangat krusial, terutama dalam penanganan situasi darurat.
Dampak Pemekaran Wilayah Kodam VI/Mulawarman
Pemekaran wilayah ini akan membawa sejumlah dampak penting. Pertama, tentunya akan terjadi perubahan struktur organisasi dan komando di wilayah Kalimantan. Kedua, perubahan ini juga akan berdampak pada penataan dan penempatan personel di kedua Kodam. Proses penyesuaian personel akan dilakukan secara bertahap dan terencana.
Selain itu, Korem 101/Antasari yang menjadi Kodam baru, akan digabungkan dengan Korem 102/Panju Panjung di Palangkaraya. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat organisasi teritorial di wilayah Kalimantan bagian selatan dan tengah. Dengan demikian, akan terbentuk struktur komando yang lebih terintegrasi dan efektif.
Penguatan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP)
Kodam VI/Mulawarman juga tengah mempersiapkan pembentukan lima Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) baru. BTP akan fokus pada kegiatan non-tempur, seperti pembangunan pertanian dan peternakan. Hal ini menunjukkan komitmen TNI AD dalam mendukung pembangunan wilayah, khususnya di daerah pedesaan.
Setiap batalyon direncanakan akan diisi sekitar 1.196 personel secara bertahap. Namun, rencana ini masih dalam tahap perencanaan dan memerlukan pematangan lebih lanjut. Pembentukan BTP ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan.
Analisis dan Implikasi Strategis
Pemekaran Kodam VI/Mulawarman merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional militer di Kalimantan. Dengan wilayah yang begitu luas dan beragam, struktur komando yang lebih terdesentralisasi akan memudahkan pengawasan dan respon terhadap berbagai situasi.
Namun, proses pemekaran ini juga memerlukan perencanaan yang matang dan penyesuaian yang cermat. Alokasi sumber daya, penataan personel, dan koordinasi antar satuan perlu dijalankan dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih dan justru menimbulkan inefisiensi.
Secara keseluruhan, pemekaran ini diharapkan dapat memperkuat keamanan dan stabilitas di Kalimantan, serta meningkatkan kontribusi TNI AD dalam pembangunan wilayah. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, implementasi yang efektif, dan koordinasi yang baik antar seluruh stakeholder yang terlibat.
