Pemerintah Daerah (Pemda) diimbau untuk berkoordinasi erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat guna memahami penyebab lonjakan inflasi. Kerjasama ini krusial untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi yang tepat sasaran, mengingat komoditas yang mengalami kenaikan harga bervariasi di setiap daerah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menekankan pentingnya kolaborasi Pemda dan BPS dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Pemahaman yang mendalam terhadap akar masalah inflasi di tingkat lokal akan mempermudah Pemda dalam mengambil langkah-langkah efektif.
Mekanisme Pengendalian Inflasi
Langkah konkret yang disarankan Kemendagri meliputi penyelidikan langsung ke pasar oleh Pemda untuk memantau harga pangan. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran harga riil dan mencegah manipulasi harga.
Selain itu, Pemda juga didorong menjalin kerjasama dengan daerah penghasil komoditas pangan. Kerja sama ini bertujuan menjamin pasokan pangan yang stabil dan harga yang adil bagi petani.
Dengan memastikan jalur distribusi yang lancar dan harga yang wajar bagi produsen, diharapkan ketersediaan pangan di daerah dengan kebutuhan tinggi dapat terpenuhi dengan baik. Sistem ini akan mencegah lonjakan harga akibat kelangkaan.
Data Inflasi April 2025
Berdasarkan data BPS, inflasi bulan April 2025 terhadap Maret 2025 mencapai 1,17 persen. Sementara itu, inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 1,95 persen.
Kenaikan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menjadi salah satu pendorong utama inflasi bulanan. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga turut berkontribusi signifikan.
Sedangkan inflasi tahunan didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini menunjukkan kompleksitas penyebab inflasi yang memerlukan pendekatan multisektoral.
Analisis Lebih Dalam dan Rekomendasi
Data inflasi yang dirilis BPS menunjukkan tren kenaikan harga yang perlu diwaspadai. Pemerintah perlu melakukan analisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang berkontribusi pada inflasi, misalnya, efisiensi rantai pasok, tingkat daya beli masyarakat, dan dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan.
Selain itu, perlu dipertimbangkan program bantuan sosial yang tepat sasaran untuk meringankan beban masyarakat terhadap kenaikan harga. Transparansi data dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi harga juga penting untuk mencegah praktek monopoli dan manipulasi harga.
Sebagai penutup, pengendalian inflasi memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan koordinasi antar kementerian/lembaga, Pemda, sektor swasta, dan masyarakat. Komunikasi yang efektif dan transparansi data merupakan kunci keberhasilan upaya pengendalian inflasi ini.
