Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, Pangdam IM, menyatakan komitmennya untuk memberantas perdagangan orang (TPPO) yang semakin meresahkan di Aceh. Komitmen ini disampaikan dalam pertemuan dengan anggota Komite I DPD RI Dapil Aceh, H. Sudirman (Haji Uma), pada 27 Maret 2025.
Haji Uma mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terkait meningkatnya kasus TPPO. Banyak warga Aceh, terutama generasi muda, menjadi korban penipuan dan eksploitasi di negara-negara seperti Myanmar, Laos, Kamboja, dan Filipina. Mereka dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, namun kenyataannya dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk.
Menurut Haji Uma, maraknya agen pekerja ilegal menjadi faktor utama peningkatan kasus TPPO. Agen-agen ini seringkali beroperasi secara sembunyi-sembunyi dan menipu calon korban dengan iming-iming pekerjaan yang menggiurkan di luar negeri. Korban seringkali mengalami penyiksaan fisik dan mental jika gagal memenuhi target kerja yang tidak manusiawi.
Faktor Penyebab Meningkatnya TPPO di Aceh
Selain peran agen ilegal, minimnya pemahaman masyarakat tentang modus operandi TPPO juga menjadi kendala utama. Kurangnya sosialisasi dan edukasi menyebabkan banyak warga Aceh yang tidak menyadari bahaya dan risiko yang mengintai mereka. Mereka mudah tertipu oleh janji-janji manis dari agen-agen tersebut tanpa mengetahui kondisi sesungguhnya di negara tujuan.
Rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi juga menjadi faktor yang memperparah masalah ini. Warga dengan kondisi ekonomi lemah cenderung lebih rentan menjadi korban TPPO karena tergiur oleh tawaran pekerjaan yang menjanjikan meskipun berisiko tinggi. Kurangnya akses informasi dan pengetahuan tentang hak-hak pekerja migran juga menjadi faktor penting.
Peran TNI dalam Pencegahan TPPO
Pangdam IM, Mayjen TNI Niko Fahrizal, menyatakan kesiapan TNI untuk mendukung upaya pencegahan TPPO melalui berbagai strategi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui Babinsa yang bertugas di tingkat desa. Babinsa memiliki akses langsung kepada masyarakat dan dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.
Selain sosialisasi, TNI juga siap mendukung penindakan terhadap jaringan TPPO sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Kerja sama yang solid antara TNI, kepolisian, dan instansi terkait sangat penting untuk membongkar dan memberantas jaringan TPPO secara efektif.
Kerjasama Antar Lembaga untuk Memberantas TPPO
Haji Uma mengapresiasi komitmen Pangdam IM dan berharap kerja sama antara DPD RI dan TNI dapat menjadi solusi nyata untuk menekan angka korban TPPO di Aceh. Sosialisasi yang masif dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya TPPO.
Haji Uma, yang dikenal aktif dalam advokasi korban TPPO, telah membantu pemulangan banyak warga Aceh yang menjadi korban di luar negeri. Ia sering berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI untuk memfasilitasi proses pemulangan dan perlindungan korban. Upaya ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam mengatasi masalah TPPO.
Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, perlu adanya program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPO. Penting juga untuk membangun sistem perlindungan korban yang komprehensif, termasuk memberikan dukungan psikososial dan bantuan hukum bagi korban TPPO. Pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama internasional untuk melacak dan menindak jaringan TPPO internasional.
Secara keseluruhan, pemberantasan TPPO di Aceh membutuhkan komitmen dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, TNI, Polri, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sendiri. Dengan strategi yang terintegrasi dan komprehensif, diharapkan kasus TPPO di Aceh dapat ditekan secara signifikan dan melindungi warga Aceh dari eksploitasi dan penipuan.
