Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menekankan pentingnya perekonomian berbasis kekeluargaan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Sarasehan Ekonomi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian.
Dasar pemikirannya berakar pada Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur tentang prinsip ekonomi kerakyatan. Presiden Prabowo secara tegas menyatakan bahwa azas kekeluargaan menjadi landasan utama perekonomian nasional. Hal ini diyakini sebagai kunci untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Azas Kekeluargaan dalam Ekonomi Indonesia
Konsep ekonomi kekeluargaan ini menekankan pada prinsip gotong royong, kerjasama, dan keadilan sosial. Bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga memastikan kesejahteraan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini berbeda dengan pendekatan ekonomi liberal yang sering kali hanya berfokus pada keuntungan individu atau kelompok tertentu.
Penerapan azas kekeluargaan dalam praktiknya membutuhkan strategi yang terukur dan terintegrasi. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mampu mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, baik sektor formal maupun informal, dalam pembangunan ekonomi.
Tantangan Implementasi Ekonomi Kekeluargaan
Meskipun ideal, implementasi ekonomi kekeluargaan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan ekonomi yang masih cukup besar antara kelompok kaya dan miskin. Program-program pemberdayaan ekonomi rakyat perlu ditingkatkan kualitas dan jangkauannya agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, diperlukan juga reformasi struktural untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia, dan perlu didukung agar dapat tumbuh dan berkembang.
Prioritas Pembangunan Berkelanjutan
Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi kekeluargaan yang menekankan pada kesejahteraan jangka panjang.
Swasembada pangan, energi, dan air bersih menjadi prioritas utama. Ketersediaan sumber daya alam yang memadai merupakan kunci untuk mencapai ketahanan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor. Industrialisasi juga perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.
Penekanan pada Keadilan Sosial
Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan penolakan terhadap adanya kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia. Tidak boleh ada lagi warga negara yang kelaparan atau tinggal di tempat yang tidak layak huni. Ini menjadi komitmen kuat pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Partisipasi aktif dari semua pihak sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Keberhasilan implementasi ekonomi berbasis kekeluargaan akan bergantung pada komitmen dan kerjasama seluruh elemen bangsa. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.
