Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan alasan pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tuntas). Inisiatif ini berawal dari komitmen Indonesia di Forum G20 tahun 2022 saat Presidensi Indonesia.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi payung hukum utama PP Tuntas. Pada 13 Januari 2025, Menteri Meutya menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti pembuatan PP tersebut.
Presiden Prabowo menekankan perlunya aturan yang melindungi anak-anak di ruang digital, termasuk pengaturan usia akses media sosial. Keputusan ini didorong oleh meningkatnya kejahatan digital terhadap anak-anak di Indonesia.
Tingginya Angka Kejahatan Digital Terhadap Anak di Indonesia
Pemerintah prihatin dengan maraknya kejahatan digital yang menimpa anak-anak Indonesia. Data menunjukkan lebih dari 5.500.000 kasus pornografi anak dalam empat tahun terakhir, menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia. Angka ini sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan serius.
Selain itu, 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan daring (cyberbullying), dan 80.000 anak di bawah usia 10 tahun terpapar judi online. Situasi ini mengancam masa depan generasi muda Indonesia dan menuntut tindakan nyata dari pemerintah.
Proses Perumusan PP Tuntas
Proses perumusan PP Tuntas dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah melakukan konsultasi publik dengan mengumpulkan lebih dari 287 masukan dan tanggapan dari 24 pemangku kepentingan dan ratusan lembaga dalam dan luar negeri.
Terselenggara pula 7 kali Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan perwakilan pemerintah lintas kementerian, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan para pakar. Koordinasi antar kementerian diperluas untuk memastikan kebijakan yang terpadu dan efektif.
Isi dan Tujuan PP Tuntas (Penjelasan Lebih Detail)
PP Tuntas ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak Indonesia di dunia digital. Regulasi ini kemungkinan mencakup beberapa hal penting, di antaranya:
Peraturan Akses Media Sosial Berbasis Usia
PP Tuntas kemungkinan akan mengatur batasan usia akses terhadap berbagai platform media sosial. Mekanisme verifikasi usia yang ketat perlu diterapkan untuk mencegah anak-anak di bawah umur mengakses konten yang tidak pantas.
Pencegahan dan Penanganan Cyberbullying
Regulasi ini juga akan memberikan pedoman dan mekanisme yang jelas untuk mencegah dan menangani kasus cyberbullying. Ini termasuk edukasi bagi anak-anak dan orangtua, serta jalur pelaporan yang mudah diakses.
Perlindungan dari Konten Negatif
PP Tuntas perlu mengatur mekanisme penyaringan konten negatif seperti pornografi anak, kekerasan, dan konten yang mempromosikan perjudian atau penyalahgunaan narkoba. Kerjasama dengan penyedia layanan internet (ISP) sangat penting dalam hal ini.
Peningkatan Literasi Digital
Selain regulasi, pemerintah juga perlu meningkatkan literasi digital bagi anak-anak, orang tua, dan guru. Program edukasi yang komprehensif akan membantu masyarakat memahami risiko dan manfaat teknologi digital.
Dengan adanya PP Tuntas dan berbagai upaya pendukung, diharapkan Indonesia dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan digital.
Pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk platform media sosial, untuk memastikan efektifitas aturan ini. Monitoring dan evaluasi berkala juga penting untuk melihat sejauh mana PP Tuntas mampu memberikan dampak positif bagi anak-anak Indonesia.
