Aksi Refleksi Hardiknas: HMI MPO Menuntut Mendikbud

_MG_7542
Orator dan masa aksi dari HMI MPO dalam rangka memperingati Hardiknas. (Dok. Memar)

2 mei ditetapkan sebagai hari pendidikan nasional (Hardiknas) oleh pemerintah Indonesia. Tanggal itu bertepatan dengan hari lahirnya orang yang memiliki filosofi tut wuri handayani (dibelakang memberi dorongan) yaitu Ki Hadjar Dewantara.

Hal ini dilakuan sebagai bentuk penghormatan terhadap Ki Hadjar Dewantara atas jasanya terhadap pendidikan nasional.

Hardiknas biasanya ditandai dengan perayaan pelaksanaan Upacara Bendera di sekolah-sekolah baik dari tingkat kecamatan hingga pusat dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelemat Organisasi (HMI MPO), memperingati hari pendidikan dengan melakukan aksi di depan kampus UNG. Aksi yang berlangsung dari pukul 1 hingga jam 5 sore itu (2/5), mengangkat isu tentang mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Oleh salah satu orator menyebutkan bahwa pendidikan makin susah digapai oleh masyarakat miskin, seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tidak tepat sasaran.

Dalam aksi tersebut HMI MPO membagikan selebaran yang diawali dengan kalimatnya Paulo Freire, bahwa, “pendidikan seharusnya memanusiakan manusia”.

Adapun kejanggalan pendidikan saat ini tulis mereka pada selebaran, “dalam proses penyemarataan pendidikan di Indonesia masih terjebak pada sistem pendidikan yang menganak-tirikan sebagian wilayah Indonesia dan kemudian kita masih menemukan adanya kasus jual beli pendidikan di negeri ini”.

Atas dasar itu, mereka secara khusus menuntut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar:

  • Segera realisasikan UUD Pasal 31 ayat 1 dan pasal 34 ayat 1.
  • Perbaiki system pendidikan di Indonesia.
  • Pihak pemerintah harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga-lembaga pendidikan.
  • Pihak pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan para guru Honorer.

Menurut Ketua UMUM HMI MPO, L.M Jafarudin, bahwa pendidikan di Indonesia tidak merata antara bagian timur dan bagian barat Indonesia.

“Pendidikan tidak merata di Indonesia. Mengapa kami menangkat isu sentral seperti ini, karena memang realitas hari ini Indonesia tidak merata lagi, contohnya pendidikan yang ada di Indonesia timur dengan Indonesia barat itu dibedakan oleh pemerintah jokowi saat ini,” tegasnya.

Mahasiswa UNG ini mengklaim bahwa di UNG biaya pendidikan masih tergolong mahal dan tidak tepat sasaran. Juga masih banyak pungutan liar di kalangan pejabat kampus.

Dia juga menambahkan bahwa pendidikan di UNG bisa diperjualbelikan, “ini banyak pungutan-pungutan liar yang diadakan di kampus maka itu yang kami tuntut bahwa pendidikan hari ini tidak merata dan pendidikan hari ini bisa diperjualbelikan contohnya di UNG,” tutupnya. AK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.