Sorotan publik kembali tertuju pada isu transparansi penegakan hukum di lingkungan militer. Kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Andrie Yunus terus bergulir, memicu desakan kuat dari berbagai pihak agar pihak berwenang bertindak lebih terbuka dan akuntabel.
Kali ini, Tim Advokasi Untuk Demokrasi secara tegas menyuarakan tuntutan agar Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI bersikap transparan dan mengungkap seluruh detail terkait insiden tersebut. Keterbukaan ini dianggap krusial demi terwujudnya keadilan, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan negara.
Inti dari desakan tersebut adalah permintaan untuk mempublikasikan identitas prajurit TNI yang diduga terlibat dalam aksi keji penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Tim Advokasi menegaskan bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan secara terang-benderang, tanpa ada upaya untuk menutupi fakta atau melindungi pihak mana pun.
Mereka berpendapat bahwa pengungkapan identitas pelaku merupakan langkah fundamental untuk menjamin akuntabilitas dan memastikan proses hukum berjalan sesuai koridor keadilan. Publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, terutama jika pelakunya adalah anggota institusi negara yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat.
