Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sumber dana yang dikembalikan oleh sejumlah pihak terkait kasus dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji tambahan pada tahun 2024, di era Presiden Joko Widodo. Sejauh ini, total dana yang telah disita dan dikembalikan ke KPK mencapai hampir Rp 100 miliar. Kasus ini melibatkan aliran dana dari agen travel haji dan umrah, yang berasal dari pembayaran jamaah untuk mendapatkan kuota haji khusus.
Dana tersebut diduga mengalir ke oknum di Kementerian Agama (Kemenag) melalui berbagai perantara. KPK kini sedang mendalami secara intensif pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran dana tersebut.
Sumber Dana Korupsi Kuota Haji: Pembayaran Jamaah dan Aliran ke Kemenag
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa uang yang dikembalikan berasal dari pembayaran jamaah. Uang tersebut kemudian diduga mengalir ke oknum di Kementerian Agama melalui sejumlah perantara.
Peran Agen Travel dan Asosiasi
Penyidik KPK tengah mendalami jalur perantara dalam aliran dana tersebut. Jalur-jalur yang sedang didalami termasuk melalui asosiasi agen haji dan umrah, serta pihak-pihak lain yang berperan menyalurkan dana ke pejabat Kemenag.
Proses Penyitaan dan Pengembalian
Penyitaan terhadap miliaran rupiah uang tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pembuktian di pengadilan dan untuk mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.
Budi Prasetyo menyampaikan,
“Itu kan uang yang dikelola biro travel dari pembayaran para jamaah. Dalam prosesnya, ada dugaan aliran uang ke oknum di Kementerian Agama melalui beragam perantara,”
Upaya Pengembalian Keuangan Negara
KPK berharap kasus ini tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka atau kerugian negara, tetapi juga pada upaya pengembalian keuangan negara.
Keterangan Ketua KPK Setyo Budiyanto
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, juga mengonfirmasi bahwa lembaganya telah menerima pengembalian uang dalam jumlah besar dari sejumlah biro perjalanan dan asosiasi haji yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024.
Setyo Budiyanto mengatakan:
“Secara keseluruhan, kalau ratusan miliar mungkin belum. Kalau puluhan miliar, mungkin sudah mendekati Rp 100 miliar,”
Penyelidikan Lanjutan
Pimpinan KPK masih menunggu laporan rinci dari tim penyidik terkait pihak-pihak yang telah mengembalikan uang tersebut. KPK akan terus berupaya untuk menelusuri aset-aset yang terkait dengan kasus ini.
Setyo Budiyanto menegaskan:
“Pasti akan kami kejar semaksimal mungkin selama ada informasi tentang aset, baik aset bergerak maupun tidak bergerak, yang berkaitan dengan perkara ini,”
Penetapan Tersangka dan Momentum yang Tepat
Hingga kini, KPK belum mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Pengumuman tersebut akan dilakukan pada momentum yang tepat.
Setyo Budiyanto menjelaskan:
“Itu kan relatif soal masalah waktu aja ya, saya yakin mungkin penyidik masih ada yang diperlukan untuk melengkapi pemberkasannya atau proses penyidikannya,”
Fokus Penyelidikan
KPK saat ini fokus pada pengusutan aliran uang ke pihak travel dan oknum di Kementerian Agama.
Setyo Budiyanto menegaskan:
“Masalah lain nggak ada kok,”
Pencegahan dan Jerat Hukum
KPK telah mencegah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abdul Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan.
Penyidikan dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
