Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah menjadi sorotan publik. Sorotan ini muncul seiring dengan alokasi anggaran yang mencapai angka fantastis, yakni Rp99 triliun. Besarnya anggaran ini memunculkan berbagai pertanyaan dan kritik, terutama terkait efektivitas dan transparansi program.
Dari total anggaran tersebut, Rp71 triliun akan dikucurkan pada tahun 2025, dengan tambahan Rp28 triliun. Meski demikian, kritik terus berdatangan, salah satunya terkait isu “dapur fiktif” yang mencuat dalam laporan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan respons tegas dengan menekankan pentingnya pemantauan ketat terhadap pelaksanaan program.
Pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen ini, menyusul sorotan terhadap anggaran yang mencapai Rp99 triliun. Kemenkeu akan menerjunkan aparatnya ke daerah-daerah untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
Menkeu Purbaya menyampaikan hal ini saat berkunjung ke Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada Jumat, 26 September 2025. Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek, mulai dari serapan anggaran hingga evaluasi ke depan.
Purbaya menjelaskan evaluasi akan dilakukan pada akhir Oktober 2025. Hasilnya akan menjadi dasar pengambilan keputusan terkait anggaran.
“Kalau betul bisa nyerap, ya kita kasih tambah, kalau nggak, ya kita potong,” tegas Purbaya.
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan melalui laporan di kantor pusat. Ia telah mengerahkan pegawai Kemenkeu untuk melakukan monitoring di 20 titik acak.
“Saya akan monitor di lapangan seperti apa. Nanti akhir Oktober saya akan ke sini lagi,” ujarnya.
Menurut Purbaya, langkah ini bertujuan untuk memastikan program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga akuntabilitas. Tujuannya bukan hanya mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa program berjalan efektif dan berdampak positif pada perekonomian.
“Penyerapannya sesuai dengan direncanakan. Belakangnya betul. Makanya saya ingin tahu itu saja untuk memastikan nanti programnya betul-betul berjalan dan berdampak ke perekonomian,” katanya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa rencana penambahan anggaran sebesar Rp50 triliun pada tahun 2025 kemungkinan besar tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan serapan. Tambahan anggaran yang mungkin diserap adalah sebesar Rp28 triliun.
“Tadi kami hitung-hitung lagi yang Rp50 triliun tidak akan bisa kita serap. Kemungkinan besar yang kita serap adalah tambahan Rp28 triliun. Jadi Rp71 triliun plus Rp28 triliun tahun ini,” jelas Dadan.
Dadan menambahkan, hingga September 2025, serapan anggaran telah mencapai Rp19,3 triliun, melebihi target bulanan.
“Target kita di akhir September Rp19 triliun. Jadi sudah melebihi target yang harusnya akhir September,” katanya.
Purbaya juga menyoroti dampak positif program MBG terhadap perekonomian nasional. Ia menyebutkan bahwa serapan anggaran yang lebih tinggi dari perkiraan memberikan efek berganda bagi perekonomian.
“Tadi saya pikir penyerapannya rendah, tapi ternyata lebih bagus dari yang saya perkirakan. Dan programnya, multiplier effect-nya ke perekonomian memang cukup signifikan,” ujarnya.
Purbaya menekankan bahwa penambahan dana tidak menjadi masalah selama program terbukti efektif. Keputusan final mengenai anggaran akan diambil setelah evaluasi pada bulan Oktober.
Dadan optimis program MBG akan berjalan lebih cepat pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp335 triliun. Ia menargetkan serapan awal tahun bisa mencapai Rp1,2 triliun per hari.
“Targetnya kita kejar tahun ini. Kalau Rp82,9 juta penerima manfaat bisa kita selesaikan tahun ini dengan 25.400 SPPG aglomerasi dan 6.000 SPPG terpencil,” kata Dadan.
Isu “dapur fiktif” juga mendapat tanggapan dari Dadan. Pihaknya telah melakukan pembersihan data melalui mekanisme rollback pada portal Mitra.
“Begitu kita tutup ya portal Mitra, kemudian kita sisir seluruh yang dalam proses persiapan ini yang sudah lebih dari 50 hari tidak aktif, ternyata ada 6.018 yang kena rollback,” ungkapnya pada Senin, 22 September 2025, di Jakarta.
Dari jumlah tersebut, 2.123 SPPG menunjukkan keseriusan sehingga statusnya dipulihkan. Target nasional tetap dipatok, yakni 25.421 dapur hingga akhir 2025.
