Tuduhan adanya 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif tengah menjadi sorotan. Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, dalam rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 15 September 2025, menyebut temuan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif. Namun, BGN membantah tegas adanya dapur MBG fiktif.
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan bahwa dugaan tersebut bermula dari data usulan SPPG yang masuk portal mitra, tetapi belum sampai tahap pembangunan. Ia menekankan bahwa semua SPPG operasional yang terverifikasi dipastikan bukan fiktif karena harus memiliki perwakilan yayasan dan kepala SPPG yang sah. “Semua SPPG operasional yang terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG,” tegas Sony di Jakarta, Jumat, 19 September 2025.
Proses pendirian SPPG, menurut Sony, melalui beberapa tahapan: verifikasi pengajuan, persiapan, survei lapangan, dan penentuan kelayakan. Jika pembangunan belum dimulai (progres nol persen), sistem otomatis mengembalikan usulan ke tahap awal. BGN telah melakukan peninjauan ulang terhadap usulan dengan status persiapan namun tanpa progres pembangunan. “Usulan titik-titik SPPG tersebut dikembalikan statusnya oleh sistem ke tahap awal, yaitu verifikasi pengajuan,” imbuh Sony yang baru dilantik pada 17 September 2025.
Lebih lanjut, Sony menjelaskan mekanisme pencairan dana MBG yang ketat. Dana hanya dicairkan melalui akun virtual setelah mendapat persetujuan perwakilan yayasan dan kepala SPPG. “Anggaran MBG ditransfer oleh KPPN kepada virtual account di mana pencairannya hanya bisa dilakukan apabila perwakilan yayasan sebagai maker dan Kepala SPPG approver masing-masing telah memiliki username dan password,” jelasnya.
Hingga saat ini, BGN menerima 3.520 pengaduan, 3.470 telah ditindaklanjuti, dan 1.942 mitra telah mengirimkan bukti pembangunan SPPG berupa video. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, memastikan komitmen BGN terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. “Kami pastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukannya dan masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan program MBG,” kata Hida. BGN optimis program MBG berjalan efektif berkat pengawasan ketat, keterbukaan data, dan partisipasi publik.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terpisah terkait isu SPPG fiktif. Ia menjelaskan definisi “fiktif” dalam konteks ini. “Dikatakan fiktif kalau misal SPPG sudah resmi operasional oleh BGN, kemudian kami kirimkan uang ke SPPG tersebut dan kemudian SPPG tidak melaksanakan kegiatan, itu yang namanya fiktif,” jelas Dadan pada Jumat, 19 September 2025.
Dadan menjelaskan temuan 5.000 titik SPPG yang disebut fiktif oleh Nurhadi. “Yang dimaksud Pak Nurhadi ini adalah banyak pihak yang booking titik untuk membangun SPPG, tetapi kemudian para pihak itu tidak melakukan kegiatannya di lapangan, tidak membangun, dan kemudian ditemukan BGN,” lanjutnya.
BGN menemukan mitra yang tidak memulai pembangunan selama lebih dari 20 hari setelah pendaftaran. “Kami melihat banyak pihak yang mendaftar dan tidak melakukan kegiatan lebih dari 20 hari, kami kemudian melakukan kebijakan roll back atau memutar ulang. Jadi ditemukan 5.000 titik yang dipesan mitra, tapi lebih dari 20 hari tidak melakukan kegiatan dan kembali ke proses pengajuan,” jelas Dadan. Ke-5.000 titik tersebut bukan fiktif, melainkan mitra yang dikembalikan ke tahap pengajuan karena belum melalui verifikasi dan belum diperbolehkan beraktivitas. “Jadi, 5.000 itu bukan fiktif, tapi mitra yang kena proses roll back dari persiapan ke pengajuan,” tegas Dadan.
