**Kerusuhan Rusak Fasilitas Umum, Menteri PU Gelar Pertemuan Dadakan!**
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan pertemuan darurat dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya hingga dini hari Senin (1/9/2025). Pertemuan tersebut membahas perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat aksi massa akhir pekan lalu. Kerusakan yang terjadi cukup parah dan membutuhkan penanganan segera.
Pertemuan yang berlangsung hingga pukul 02.00 WIB itu menghasilkan keputusan prioritas perbaikan. Dody Hanggodo menjelaskan fokus utama perbaikan diarahkan pada fasilitas publik yang digunakan masyarakat setiap hari. Hal ini meliputi gerbang tol dan halte TransJakarta yang menjadi akses vital bagi warga.
“Kami diskusi hingga pagi membahas titik-titik mana yang harus diprioritaskan untuk segera diperbaiki,” ujar Dody saat meninjau Gerbang Tol (GT) Pejompongan, Jakarta, Selasa (2/9/2025). Kerusakan yang terjadi pada sejumlah fasilitas umum ini menuntut tindakan cepat dan terukur.
Tujuh gerbang tol dilaporkan mengalami kerusakan akibat aksi massa tersebut. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan kembali seluruh fasilitas dan gedung yang terbakar. Namun, Dody mengakui proses perbaikan, terutama pembangunan ulang, membutuhkan waktu yang cukup lama.
GT Pejompongan menjadi salah satu yang mengalami kerusakan terparah. “Gerbang ini dua kali dibakar. Jumat malam sudah diperbaiki sementara oleh Jasa Marga, tapi Sabtu malam kembali dibakar. Selain itu, server dan CCTV juga dicuri,” ungkap Dody menjelaskan kondisi GT Pejompongan.
Prioritas utama perbaikan difokuskan pada gerbang tol dan halte TransJakarta. Hal ini karena fasilitas tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat setiap hari. Dody juga menjelaskan bahwa perbaikan fasilitas umum ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat.
Kementerian PU telah menyiapkan dana darurat sebesar Rp900 miliar untuk perbaikan fasilitas umum dan gedung pemerintahan yang terdampak. Sementara itu, PT Jasa Marga (Persero) akan menanggung seluruh biaya perbaikan tujuh gerbang tol yang diperkirakan mencapai Rp80 miliar. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak dari kerusuhan tersebut.
Perbaikan fasilitas umum ini merupakan prioritas utama pemerintah pascakerusuhan. Pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum tersebut agar masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Proses perbaikan ini akan dilakukan secara bertahap dan terencana.
